Fenomena penolakan masyarakat terhadap aktivitas kampanye calon gubernur DKI Jakarta (petahana), Basuki Purnama atau Ahok, mendapat perhatian Ketua DPR RI, Ade Komarudin.

Ade menilai penolakan masyarakat terhadap Ahok berkaitan erat dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Penolakan dari masyarakat tidak akan terjadi bila rasa keadilan masyarakat sudah terpenuhi.

"Itu akan selesai kalau rasa keadilan masyarakat terpenuhi," kata pria yang biasa disapa Akom ini kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Melihat respons masyarakat yang luas, Akom mewanti-wanti aparat hukum agar serius dan profesional menangani perkara itu. Elite politik, pemerintah, polisi maupun TNI tidak boleh melakukan tindakan yang terkesan mengintervensi penanganannya.

"Pokoknya, biarkan hukum itu berjalan secara independen, sesuai dengan koridornya. Jangan diintervensi," tegas Akom. [ald]