. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengakui bahwa dirinya yang memerintahkan Sekertaris Jenderal DPR RI untuk membiarkan pengamanan Komplek Parlemen diambil alih oleh TNI - Polri pada Jumat lalu (4/11).

Pengambilalihan tersebut berkaitan dengan pengunjuk rasa Aksi Bela Islam II yang hendak menginap di Rumah Rakyat tersebut.

"Ya saya minta kepada Sekjen‎ bahwa ini fasilitas negara, ini tempat bekerja para wakil rakyat untuk kepentingan negara. Kan kita harus sesuai fungsi, ini kan bukan rumah untuk penginapan," katanya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).

Pria yang karib disapa Akom ini mengaku sebelum dia mengambil keputusan itu, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini Kapolri Tito Karnavian dan Wakapolri Sjafruddin. Dari situ, mereka tidak mengizinkan para pendemo untuk menginap.

"Saya koordinasi dgn aparat. Aparat tdk mengizinkan, dalam hal ini Kapolri dan Wakapolri. Trus saya sampaikan ke Ibu Sekjen, setelah saya melakukan koordinasi, mereka tdk mengizinkan, karena mereka sudah selesai negosiasi dgn para demonstran, katanya cuma sampai jam 18.00 dan itu sudah tuntas negosiasinya. Saya pesankan kepada Ibu Sekjen seperti itu," jelasnya.

Kalaupun para pendemo ingin menyampaikan aspirasi, lanjutnya mengulang instruksinya kepada Sekjen DPR RI Winatuningtiyastiti, harus dikoordinasikan dengan aparat keamanan. [ysa]