Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa Papua harus mendapat perhatian khusus dalam beberapa bidang. Pada bidang pendidikan perlu adanya komunikasi intensif antara pemerintah daerah dengan pusat, agar penyaluran anggaran maupun bantuan lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Papua, Senin lusa lalu (31/10).

Dalam kesempatan itu, Tim Kunker Komisi X mendapat aspirasi dari pihak SMA Negeri 5 Jayapura terkait bantuan dari pemerintah pusat. SMA 5 Jayapura meminta agar ruang kelas direvitalisasi namun malah mendapat Ruang Kelas Baru (RKB).

"Untuk permasalahan di SMA Negeri 5 Jayapura yang minta revitalisasi gedung namun mendapatnya malah RKB mungkin karena keterbatasan anggaran di Kemendikbud atau anggaran yang ada hanya RKB. Namun kalau menghancurkan ruang kelas yang ada ini tidak sesuai dengan nomenklaturnya," jelas Fikri.

Dia juga mengaku heran, di satu sisi ruang kelas sekolah masih minim dan sekolah hanya meminta bantuan untuk revitalisasi gedung kemudian malah mendapat bantuan RKB. Sehingga, bangunan ruang yang sudah ada kemudian dihancurkan untuk dibangun RKB.

Fikri meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat lebih intensif. Kemudian, perlu adanya bimbingan teknis yang ketat sehingga tidak ada kesalahan pengajuan bantuan.

"Tidak boleh dibiarkan kemudian Kemendikbud dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan nomenklatur," kata Fikri.

Sementara, terkait aspirasi masih minimnya sarana dan prasarana, khususnya unit komputer di SMA YPPK Taruna Dharma, SMK 1 Jayapura maupun SMA 5 Jayapura, Fikri mengaku hal itu sudah seringkali disampaikan Komisi X kepada Mendikbud.

"Ini sudah berulang-ulang disampaikan saat raker atau RDP supaya diperhatikan. Karena ketika konteksnya adalah untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ini rawan. Kalau soalnya berbeda tapi bergantian ini rawan disampaikan dari murid yang sudah ujian duluan ke yang baru akan menjalankan ujian," bebernya.

Sementara, anggota Komisi X MY Esty Wijayati menambahkan, permasalahan sektor pendidikan yang masih dijumpai di Papua adalah minimnya sarana dan prasarana, baik itu ruang kelas, sarana laboratorium maupun peralatan lain yang dibutuhkan di sekolah.

"Ini hampir di seluruh Papua. Tapi persoalan yang harus segera diatasi adalah sarana dan prasarana di sekolah pelosok. Kemudian sarana prasarana yang harus kita berikan di seluruh pelosok Papua. Dengan sebaran penduduk yang kadang satu desa hanya 10 kepala keluarga kemudian jarak 5 kilometer lagi baru ada penduduk desa lain," katanya.

Esty melihat persoalan pendidikan di Bumi Cenderawasih sangatlah kompleks. Sehingga dalam memperlakukan dan membuat kebijakan untuk Papua tidak bisa disamakan dengan membuat kebijakan untuk daerah lain.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMA 5 Jayapura Agnes mengatakan bahwa sekolahnya membutuhkan beberapa bantuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar misalnya minim jumlah bus sekolah untuk antar jemput siswa dan guru, termasuk minimnya jumlah perangkat komputer. Dia juga mengeluhkan ruang kelas yang seharusnya cukup direvitalisasi namun malah mendapat RKB.

Selain mengunjungi tiga sekolah tingkat menengah atas, Tim Kunker Komisi X DPR juga menggelar pertemuan dengan wakil gubernur Papua beserta jajaran, dan pegiat ekonomi kreatif di Jayapura. [wah]