RMOL. Dua tahun kepemimpinan Jokowi malah disambut kedatangan 400 ribu sapi impor dari Meksiko.

Demikian dikatakan anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin yang menilai bahwa tata kelola logistik daging sapi masih jauh dari harapan masyarakat.

"Terus terang saya sangat kecewa dengan kinerja pemerintah pada kasus pengelolaan daging sapi ini. Kita bukanlah anti impor. Tapi yang lebih penting adalah memenuhi janji pemimpin bangsa yang telah diucapkan awal kepemimpinannya untuk berani stop impor daging sapi merupakan kalimat moral yang dipegang rakyat selama ia menjabat," ucap Andi Akmal.

Ia ingat betul Jokowi ketika masih menjadi calon, dengan bangga mengatakan Indonesia harus memiliki keberanian untuk stop impor daging sapi. Namun setelah kepemimpinan hingga dua tahun ini, impor bukannya berkurang malah terus bertambah.

Akmal mengatakan, dari sisi pengusaha daging sapi akan melihat bahwa prestasi Jokowi dalam mengelola daging sapi mungkin sebagian sudah merasa puas karena terkait dengan perizinan dan beberapa permasalahan yang pada masa pemerintah sebelumnya belum beres di kementerian perdagangan.

Namun dari sisi masyarakat yang lebih luas, yaitu para konsumen dan peternak sapi merupakan pukulan berat yang terus-menerus dipikul sepanjang dua tahun terakhir.

Ia pribadi mengapresiasi pola pikir pemerintah pada penyediaan daging sapi yang sudah mulai berubah pola pikirnya dari konsep pemenuhan daging menjadi pemenuhan protein.

"Karena pada dasarnya swasembada protein akan lebih mudah terealisasi dan memenuhi unsur diversifikasi pangan," kata Akmal.

Hanya saja ia menyayangkan selama ini alokasi anggaran yang dibahas bersama pemerintah dan DPR untuk tujuan kesejahteraan petani, peternak dan mengangkat harkat martabat rakyat miskin Indonesia dikelola secara mudah dengan perdagangan antarnegara.

"Jika impor selalu menjadi jalan keluar dari masalah yang ada, menunjukkan pemerintah malas bekerja atau tidak mampu bekerja," ketus Akmal.

Sebagai catatan, APBN 2015 di Kementerian Pertanian sebesar Rp 32,7 triliun merupakan terbesar sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka 70 tahun terakhir. Meskipun akhirnya banyak pemangkasan akibat tidak mampunya pemerintah memenuhi target pendapatan negara. Pada tahun 2016, APBN Kementan Rp 31,5 triliun, tertinggi ke-sembilan dari 34 kementerian.

"Selama pemimpin negara tidak mampu membuktikan janji yang diucapan, maka selama itu pula masyarakat memandang rendah moral pemerintah," pungkas politisi PKS ini.[wid]