. Kedaulatan pangan harus dipetakan termasuk harus ditargetkan agar tujuan yang sudah dipatok segera tercapai.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin (5/10).

"Seharusnya sudah ada ukuran yang jelas untuk menciptakan swasembada pangan itu. Sebab bila kita ingin mencapai suatu kedaulatan pangan, maka harus diketahui juga berapa sebenarnya luas lahan yang harus kita miliki, berapa jumlah petani yang melaksanakan pertanian tersebut, dan juga masalah kebutuhan akan peralatan pertanian sebagai sarana pendukung," ujar Sjachrani.

Kalau sudah ada data standarnya, maka segala sesuatunya akan bisa dihitung guna mencapai swasembada atau kedaulatan pangan itu.

Menurutnya, perlu ada tolak ukur tentang hal tersebut yang dipegang oleh Kementerian Pertanian. Kalau hal itu sudah tercapai, tinggal nanti bagaimana meningkatkan hasil pangan untuk daerah luar Pulau Jawa. Sebab untuk hasil tanaman padi di luar Jawa pada saat ini baru mencapai angka tertingginya yakni 5 ton per hektar.

"Dengan adanya akurasi data tentang luas lahan yang harus dimiliki, kreatifitas petani, dan peralatan pertanian yang dijadikan sebagai tolak ukur tersebut, maka Komisi IV juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa swasembada pangan bisa tercapai," pungkas Sjachrani.

Namun demikian, Komisi IV DPR menyadari kondisi Kementerian Pertanian saat ini yang tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, akibat dari persoalan anggaran yang tidak mendukung dibandingkan dengan tahun sebelumnya. [rus]