. Dana desa mempunyai dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Begitu pendapat anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Sarmuji saat berbicara di hadapan para kepala desa se-Kabupaten Blitar tentang penguatan dan pengelolaan dana desa.

Selain pentingnya pendampingan, menurut dia, nilai strategis pengawasan juga dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan kerja dalam memajukan desa.

Seperti diketahui, lahirnya UU 6/2014 tentang Desa guna mendorong dan meningkatkan peran strategis desa sebagai garda depan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan kemakmuran rakyat Indonesia.

"Dengan adanya UU Desa, akun dana desa sekarang telah menjadi salah satu bagian pos belanja negara," jelas M. Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/10).

"Akun dana desa merupakan akun baru dalam APBN yang sebelumnya belum ada," tambah anggota dewan asal Blitar ini.

Tiap desa akan menerima dana langsung dari APBN bervariasi mulai dari ratusan juta hingga di atas 1 miliar rupiah, tergantung jumlah penduduk maupun luas wilayahnya.

"Sebagai anggota Komisi XI dan Banggar DPR RI saya akan berjuang agar dana desa semakin besar pada tahun-tahun mendatang," jelas Sarmuji.

Besarnya dana yang diterima desa dari APBN, lanjut politisi golkar ini, memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Ia meyakinkan DPR akan sangat konsen dalam hal ini. Karena selain besarnya dana yang dialokasikan oleh negara, juga sudah menjadi tugas konstitusi bagi DPR melakukan pengawasan atas setiap rupiah dana yang dialokasikan melalui APBN.

"Temuan kami ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi desa dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pelaporan yang seharusnya segera dibantu oleh instansi terkait. Khususnya Kementerian Desa (Kemendes)," paparnya. [ysa]