Anggota penanggulangan teroris, khususnya untuk institusi Brimob dan Densus 88 memang selayaknya dinaikkan.
          
Demikian disampaikan Wakil Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais yang datang bersama rombongan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, kemarin.

"Yang harus diperbaiki soal kedisiplinan dan secara keseluruhan komitmen juga harus lebih efektif karena dukungan parlemen mengenai politik anggaran untuk Polri juga semakin lama semakin bagus," ujarnya.
         
Politikus Partai Amanat Nasional itu menuturkan, Brimob berhak untuk memiliki anggaran yang lebih agar sistem keamanan bisa lebih baik lagi.

"Dan yang harus disikapi, pemerintah juga jangan terlalu dikompromikan dengan alasan budget atau pemotongan anggaran yang selama ini dilakukan," katanya.
         
Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Alhabsy. Menurutnya, tekhnologi teroris yang semakin canggih harus segera disikapi secara serius. Salah satunya dengan penambahan anggaran untuk Brimob maupun Densus.  

"Kemajuan tekhnologi teroris kan semakin tinggi apalagi kalau pakai kimia atau cyber crime. Tadi kita lihat secara khusus yang menyangkut men wall, kemanusiaannya oke punya. Evaluasinya masih panjang, kita lihat dari banyak sisi," katanya.

Intinya, kata politikus PKS itu, masih membutuhkan banyak perhatian, di antaranya sarana dan prasaran yang dinilainya masih kurang maksimal.

"Ya kalau bisa jangan mematikan manusianya, tapi bisa menyidang mereka agar tahu asal muasal hingga backgroundnya kenapa dia (pelaku) melakukan itu. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, itu maunusiawi kalo sudah di lapangan," katanya.

DPR mengapresiasi kinerja Brimob dan Densus 88 tapi diharapkan lebih banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan.

"Terlebih dengan banyaknya kelompok Santoso yang tertangkap di Tinombala dan Poso," imbuhnya.[wid]