Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Presiden SBY Pastikan Pembangunan di Indonesia Merata

Laporan: Ruslan Tambak | Kamis, 16 Agustus 2012, 11:28 WIB
Presiden SBY Pastikan Pembangunan di Indonesia Merata

presiden sby

Saat ini, stabilitas politik relatif terjaga. Demokrasi dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi. Sejak  berabad-abad silam, rumah besar negara kita dihiasi oleh kemajemukan.

Kemajemukan merupakan warna tersendiri di dalam potret ke-Indonesia-an. Kita menghormati dan menghargai keragaman itu dengan memberi ruang dalam payung desentralisasi dan otonomi daerah.

Demikian disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan Pidato kenegaraan Dalam rangka  HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 16/8).

"Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan, sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. Yang dilakukan oleh pemerintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," beber SBY.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus mengkonsolidasikan demokrasi dan pembangunan di Aceh. Bumi Serambi Mekah itu Aceh patut dipandang sebagai model perdamaian, diplomasi, dan demokrasi. Aceh menjadi potret sejarah yang menggambarkan dengan jelas bahwa konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi dan demokrasi.

"Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kita berikan perhatian lebih besar untuk mempercepat pembangunan di sana. Kita ingin, mewujudkan pembangunan untuk semua. Pembangunan yang adil dan merata. Kita tidak pernah mengenal lelah di dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif,” ungkapnya.

Kesenjangan pembangunan, baik antargolongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, terus diturunkan. Upaya penurunan pengangguran salah satunya dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong oleh pembangunan industri dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"MP3EI juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Modal pengetahuan harus kita kembangkan melalui penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah pentingnya sinergi perguruan tinggi dan lembaga riset terhadap pengembangan industri yang dihasilkan dari MP3EI. Dengan cara itu, pemanfaatan sumberdaya alam yang bernilai tambah, dapat terus kita tingkatkan," tukasnya.

Sejak diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2011, sampai dengan akhir Juli 2012 sudah banyak yang dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp 490 Triliun, telah dilakukan ground breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, merupakan terobosan untuk menghindari middle income trap.

Dengan cara itulah, kita akan luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.

"Demikian pula, kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan antarsektor harus kita atasi bersama-sama. Di Kawasan Timur Indonesia, kita berupaya untuk mengatasi kemahalan harga, meningkatkan akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta  mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Dan tidak lupa, kita berjuang untuk mengangkat taraf hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) di berbagai wilayah pedalaman. Demikian pula melalui MP3EI yang saya kemukakan tadi, kita dorong percepatan pembangunan koridor Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara,” tandasnya.

Khusus untuk Papua, SBY menegaskan, bahwa daerah di kawasan paling barat itu tetap di hati. Dan untuk memastikan pembangunan di Papua dan Papua Barat berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), dengan tugas untuk memastikan terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan.

"Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat," tandasnya. [zul]

1xx

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)