RMOL. Hak Interpelasi yang digulirkan sejumlah anggota Komisi VI DPR terkait kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendelegasikan sejumlah kewenangannya, adalah hal biasa. Karena DPR punya untuk melakukan itu.

"Itu hak anggota. Kalau memang dinilai perlu, ya silakan. Saya sendiri sebagai pimpinan DPR, belum membaca seperti apa," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/4).

Pada kesempatan yang sama, Priyo meminta semua kalangan untuk tidak mengaitkan interpelasi ini dengan wacana pancapresan. "Kami dekat. Dia adalah sahabat kami. Jadi tolong jangan dialihkan isu ini ke sana," imbau Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai, interpelasi yang dimotori Golkar dan PDI Perjuangan ini dituding erat kaitannya dengan kepentingan bisnis, dan terutama politik. Mereka melakukan itu dinilai karena gerah dengan sepak terjang Dahlan yang kian populer dan itu bisa menyaingi capres mereka pada 2014. [zul]