RMOL. Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menilai pemberitaan seputar rencana pembangunan gedung baru DPR tidak berimbang.

Media, sebutnya, tidak memberikan ruang yang cukup terhadap kendala yang dihadapi anggota DPR. Seperti kerap dialaminya saat berada di ruang kerjanya, gedung Nusantara satu.  

“Masalah gedung hari ini sudah begitu rupa. Di ruangan saya, kami sudah terbiasa tujuh antrean. Mulai dari antre duduk, antre ke WC, antre ke lift, antre makan karena kurang meja, antre kerja, antre menerima tamu, antre mengarsip. Yang belum kita lakukan sekarang ini adalah antre ke rumah sakit apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut,” keluh Nudirman saat berbicara dalam Rapat Paripurna DPR belum lama ini.

Dia menjelaskan, ruangan yang ditempati saat ini berkisar 6x5 meter atau tepatnya 32 meter persegi. Itu pun harus berbagi dengan satu orang sekretaris dan satu orang tenaga ahli. Sebagai anggota DPR, Nudirman mengaku tak jarang menerima tamu yang datang dalam satu rombongan, bisa mahasiswa atau utusan masyarakat dari daerah pemilihannya.

“Beberapa tamu tertentu terkadang sulit untuk dilarang merokok, sehingga ruangan sempit yang dipenuhi arsip dan berkas itupun semakin tidak sehat,” tutur Nudirman.

Mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi wakil ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini menambahkan, ia bersama stafnya termasuk telaten dalam mengelola arsip setiap persidangan dengan mitra kerja. Semua disimpan bersama berkas pendukung lain karena ia meyakini pada saat tertentu bisa saja diperlukan.

“Kalau ada yang mengatakan ruangan kerja ini tidak sempit, saya ingin lihat, ingin datang, apa yang diarsip. Bisa jadi surat dan berkas begitu datang langsung masuk tempat sampah, tidak diarsip. Saya yakin kalau itu diarsip pasti ruangan kita sudah penuh,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini seraya mengundang para wartawan untuk melihat sendiri ke ruangannya.

Baginya rencana pembangunan ruangan baru atau gedung baru untuk anggota DPR, tenaga ahli dan staf pendukung lain sangat diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih profesional. Ia juga meminta segenap pihak menjaga kepercayaan publik dengan membuka seluruh proses pembangunan secara transparan.

“DPR perlu mengundang KPK dan BPK untuk mengawasi jalannya pelaksanaan proyek. Apabila seluruh tahapan sudah dilakukan dengan benar, maka pembangunan jangan ditunda-tunda lagi,” demikian Nudirman. [wid]