RMOL. DPR dituding bersekongkol dengan kontraktor dalam pembangunan gedung baru untuk mencari untung. Terbukti, anggaran pembangunan gedung baru tersebut terus berubah sebagai indikasi adanya rekayasa anggaran.

Namun Ketua Panja Pembangunan Gedung DPR, Pius Lustrilanang, membantah tudingan tersebut. Dia memastikan, jumlah anggaran ditentukan oleh konsultan.

"Angka Rp 1,8 itu keluar dari Badan Anggaran. Badan anggaran dapat angka dari Setjen DPR, dan Setjen dapat dari konsultan,” kata Pius kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa malam (10/5).

Pius berdalih, bukan hanya masyarakat yang memandang anggaran sebesar Rp 1,8 triliun itu terlalu besar. DPR juga merasa jumlah tersebut kebesaran. Karena itu, pihaknya meminta konsultan untuk menghitung ulang dengan melakukan efisiensi. Akhirnya, dihasilkanlah angka Rp 1,1 triliun. Namun angka ini juga dianggap masih terlalu tinggi.

“Maka kita minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghitung ulang, supaya kita mendapat second opinion. Dari hasil evaluasi Kementerian PU ini, dihasilkanlah angka Rp 777 miliar," kata Pius.

Namun Pius mengaku belum tahu secara detail rinciannya. Sebab, selama ini Kementerian PU belum menyampaikan laporan secara resmi hasil evaluasinya. Rencananya, hasil hitungan Kementerian PU itu baru akan diserahkan pekan depan. Puis mengklaim, penurunan biaya pembangunan itu bukanlah karena ada desakan dari masyarakat.

“Itu datang dari inisiatif kita sendiri. Sebab kita juga mengganggap terlalu tinggi,” demikian Pius. [yan]