RMOL. Dinas sosial Propinsi Sulawesi Barat menerima dana bantuan senilai total Rp4,9 miliar.

Bantuan ini diserahkan langsung Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding kepada Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sulbar, kemarin.

"Bantuan ini diberikan untuk membantu para pengusaha kecil dalam meningkatkan taraf perekonomian mereka. Jangan sampai dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran, seperti diberikan pada pengusaha menengah apalagi yang sudah maju," ujar Abdul Kadir dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR tersebut.

Abdul Kadir Karding yang juga ketua Kunker Komisi VIII DPR  merincikan, bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacad (JSPACA) sebesar Rp482.400.000 diberikan kepada 134 orang penyandang cacad yang tersebar di beberapa kabupaten Sulbar. Masing-masing orang memperoleh Rp300 ribu per bulan.

Kemudian bantuan sebesar Rp360 juta dari Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) akan diberikan kepada 100 orang lanjut usia yang tersebar di dua kabupaten, Mamuju dan  Polewali Mandar dengan besaran Rp300 ribu per orang selama satu tahun.

Sementara, bantuan sosial untuk anak dialokasikan sebesar Rp598.965.000 dan disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sedangkan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk Kelompok Usaha Bersama ( KUBE) dianggarkan sebesar Rp1,8 miliar untuk 60 kube yang ada di Mamasa dan Mamuju Utara. Masing-masing menerima Rp30 juta. Bantuan untuk penumbuhan  Rp1,7 miliar  dengan alokasi Rp20 juta untuk satu kube, diberikan kepada 85 kube yang tersebar di lima kabupaten.

Sebanyak 14 kube  di Majene, 18 kube di Mamasa, 22 kube di Mamuju, 26 kube di Polewali dan 5 kube di Mamuju Utara. Ikut serta dalam tim kunjungan kerja tersebut beberapa orang anggota komisi VIII DPR RI, di antaranya, Anita Yacoba Gah (F-PD), MH. Said Abdullah dan Mauel Kaisiepo ( F-PDI Perjuangan ), Hj. Herlini Amran ( F-PKS ) dan H.Amran ( F-PAN ) serta ikut mendampingi jajaran dari Kementerian Agama RI dan Kementerian Sosial RI. [wid]