RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah mempersiapkan rencana implementasi pembatasan BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek regulasi, infrastruktur pengolahan dan distribusi, metode pangawasan, tahapan pelaksanaan maupun sosialisasinya kepada masyarakat luas.

Dewan juga meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, agar berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM Bersubsidi, dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi.  

"Dewan memberi kesempatan kepada Pemerintah, untuk melanjutkan upaya pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi sesuai amanat UU 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011," jelas Ketua DPR, Marzuki Alie dalam keterangannya yang diterima redaksi.

Menurut Marzuki, permasalahan BBM Subsidi telah dibahas beberapa kali oleh Komisi VII dengan Menteri ESDM dan jajarannya, tapi masih belum dilakukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat.

Oleh karenanya, Dewan memahami keputusan Pemerintah untuk menunda Pelaksanaan Pengaturan Konsumsi BBM Bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Kuartal Pertama tahun 2011. [arp]