RMOL. DPR meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal itu penting agar layanan transportasi dan logistik nasional dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

"Persoalan infrastruktur sangat mendesak. Bahkan sempat dibahas di dalam pertemuan infrastruktur summit I dan II namun sampai sejauh ini pelaksanaannya masih tersendat-sendat,"jelas Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi di Gedung Nusantara II, Senin (2/3).

Menurut Mulyadi, dulu sempat ada program pembangunan 1500 jalan tol baru namun penyelesaiannya ternyata baru 10 persen saja. Hal itu dikarenakan rumitnya penyelesaian pembebasan tanah di Indonesia.

"Di Indonesia urusan seperti itu sangat rumit. Di negara-negara lain masalah-masalah seperti itu sangat cepat diputuskan oleh Pengadilan Negeri," katanya.

Persoalan lain dalam membangun infrastruktur, kata Mulyadi, juga menyangkut konsesi jalan tol yang tidak mampu menjalankan proyeknya. Karena itu, DPR mendorong pemerintah mencabut konsesi perusahaan yang tidak mampu menjalankan proyek itu.

Ia menambahkan, DPR menyambut baik wacana pemerintah yang akan membangun jembatan selat Sunda yang saat ini tengah digarap di menteri Hukum dan HAM lalu ke Presiden.

"Jembatan itu solusi untuk memberikan layanan transportasi dan logistik nasional yang efisien,"jelasnya.

DPR, sambungnya, akan terus mendukung mega proyek yang mulai akan dijalankan pada tahun 2014 dan akan berlangsung selama 10 tahun itu. Besar harapan proyek tersebut akan dapat memperlancar arus pulau Jawa-Sumatera.

"Perlu program yang menarik dan cerdas untuk menarik investor agar mau berinvestasi," jelasnya. [ade]