RMOL. Sebanyak sebelas kontraktor telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang pembangunan gedung baru DPR RI "Menara Nusantara" yang dimulai tahun 2011 ini.

Kesebelas perusahaan kontraktor yang didominasi kontraktor BUMN itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, PT Tiga Mutiara.

"Sampai hari ini sebanyak sebanyak perusahaan telah mendaftar. Hari ini jam 14  penutupan pendaftaran peserta lelang. Selanjutnya pemenang pra-kualifikasi akan diumumkan 6 April,"ujar Sekjen DPR Nining Indra Saleh didampingi oleh Kepala Biro Harbangin Soemirat, Karo Humas dan Protokol Helmizar dalam jumpa pers di Pressroom DPR RI, Jakarta, Jum'at (25/3).

Nining menjelaskan, seluruh peserta tender pembangunan gedung baru pagi ini telah diarahkan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie menyangkut teknis pelaksanaan pembangunan. Dalam arahannya, Marzuki meminta agar proses lelang mesti seusai prosedur yakni Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, Marzuki Alie juga tak memberikan arahan apapun terkait pemenang tender pembangunan gedung DPR.

"Kalau ada orang-orang yang menamakan Ketua DPR itu tidak ada dan tidak benar. Tak ada arahan dari Ketua DPR terkait penentuan pemenang tender," ujarnya.

Marzuki Alie, kata Nining juga meminta agar panitia tender pembangunan gedung DPR tak merekayasa untuk memenangkan satu peserta tender. Panitia juga dilarang mengakal-akali peraturan, melainkan mengikuti semua Perpres No. 54 tahun 2010.

"Panitia lelang juga tidak mengakal-akali, tapi ikuti semua Perpres No.54. Ini sudah tegas arahan Ketua, " ujar Nining

Nining menambahkan, MA juga meminta semua bekerja secara profesional dan sesuai bidang masing-masing, dari preoses hingga harga juga disaksikan oleh KPK.

"Sampai dengan aanwigsing, hingga evaluasi harga KPK, LSM akan kita undang dalam satu ruangan nanti, siapa yang lulus akan diumumkan tanggal 6 April, setelah data-data digodok oleh tim Setjen DPR RI," paparnya. [wid]