Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Manajer Program Sistem Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan sistem kelistrikan yang bersih dan efisien dapat meningkatkan daya saing industri, menekan biaya energi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Dalam skenario bisnis seperti biasa, permintaan listrik diproyeksikan naik dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035.

Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7 persen per tahun. Peningkatan ini didorong oleh penggunaan listrik yang semakin luas di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, energi surya dinilai strategis karena pembangunan PLTS relatif lebih cepat dibandingkan sejumlah jenis pembangkit lainnya.

Pemodelan IESR menunjukkan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dapat menekan biaya sistem kelistrikan. Dalam skenario elektrifikasi tinggi dengan biaya terendah, kapasitas PLTS diperkirakan mencapai 69 gigawatt (GW) pada 2035, dengan porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik sebesar 44 persen.

Biaya rata-rata sistem kelistrikan dalam skenario ini diperkirakan sebesar 8,5 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan skenario elektrifikasi tinggi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yakni 8,9 sen dolar AS per kWh.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan energi terbarukan tidak harus membuat biaya listrik lebih mahal jika pengembangannya dilakukan secara efisien.

Deon menjelaskan, salah satu keunggulan PLTS adalah waktu pembangunannya yang relatif singkat. PLTS untuk kebutuhan industri dapat dibangun dalam dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga dua tahun.

Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam tahun.

Meski demikian, pengembangan PLTS di Indonesia masih terkendala biaya dan regulasi. Biaya pembangkitan PLTS skala besar di Indonesia berkisar 5–10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan India yang sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh.

Sejumlah faktor yang memengaruhi biaya tersebut antara lain harga lahan, keterbatasan jaringan listrik, biaya interkoneksi, serta proses perizinan dan pengembangan proyek. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum sesuai dengan kesiapan industri juga berpotensi meningkatkan biaya dan memperlambat pembangunan PLTS.

“Biaya lahan, keterbatasan jaringan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan dan pengembangan proyek turut memengaruhi kesenjangan ini,” kata Deon dalam media briefing bertajuk “Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi”, Selasa, 13 Oktober 2026.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, IESR merekomendasikan empat langkah. Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS, termasuk program PLTS 100 GW, melalui lelang yang kompetitif dan transparan serta memberikan kepastian kontrak jual beli listrik.

Kedua, memperbaiki sistem kuota PLTS atap agar masyarakat dan industri memiliki kesempatan lebih luas untuk menggunakan energi surya. Ketiga, mempermudah pengadaan lahan, mempercepat pembangunan jaringan listrik, serta memperjelas mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.

Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri dalam negeri tetap berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS dan penurunan biaya teknologi.

IESR menilai ketersediaan listrik bersih dengan harga kompetitif juga penting untuk menarik investasi dan menjaga daya saing industri Indonesia. Perusahaan internasional semakin mempertimbangkan akses terhadap energi terbarukan saat menentukan lokasi investasi dan produksi.

Karena itu, pemerintah dan PLN perlu mempercepat pembenahan tata kelola kelistrikan, memperluas akses terhadap energi terbarukan, serta memastikan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik berjalan secara terintegrasi.