LPDP Prioritaskan Jalur Afirmasi 25 Persen, Sarankan Anak Pejabat Ambil Beasiswa Mandiri Sebagian

Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menetapkan kuota khusus bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi.

Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa LPDP secara konsisten mengalokasikan sekitar 25 persen dana beasiswa untuk jalur afirmasi. Kebijakan ini menyasar masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), keluarga pra-sejahtera, penyandang disabilitas, hingga atlet berprestasi.

Sudarto menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, angka ini diupayakan meningkat guna menjangkau talenta terbaik secara lebih luas.

“Di tiga tahun terakhir ini kita usahakan sekitar 30 persen. Jadi, artinya bahwa LPDP ini... memang benar-benar fokus untuk mencari top of the top talent Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi dunia, tapi harus inklusif,” jelasnya.

Menanggapi polemik keterlibatan anak pejabat dan tokoh publik sebagai penerima dana penuh, LPDP kini menyarankan kelompok keluarga mampu untuk mengambil skema pendanaan parsial (partial funding). 

Melalui skema ini, beban biaya dibagi dua (50 persen LPDP dan 50 persen individu), sehingga anggaran negara dapat dialokasikan kepada lebih banyak penerima yang membutuhkan.

"Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga yang mampu, kami membuka kesempatan partial funding, sehingga kita bisa lebih banyak membiayai beasiswa,” kata Sudarto.

Kegaduhan yang dipicu oleh perilaku alumni berinisial DS serta kritik terhadap kontribusi beberapa figur publik menjadi pengingat keras bagi para awardee. Sudarto menegaskan kembali bahwa setiap Rupiah yang digunakan berasal dari pajak masyarakat. Ia bahkan mempopulerkan jargon baru sebagai pengingat moral.

“Beasiswa LPDP itu dari uang rakyat. Saya ada jargon sekarang LPDP ‘Lu Pakai Duit Pajak’, harus ingat itu,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh oknum alumni. Ia menekankan bahwa perilaku yang mencederai kepercayaan publik seharusnya dapat dihindari oleh mereka yang telah diberikan kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui dana negara.