Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, jumlah itu mencakup 38 provinsi, di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan.
Selain 5.885 SPPG yang telah beroperasi, terdapat hampir 19.000 SPPG yang dalam tahap verifikasi. Seluruh dapur MBG yang dalam tahap verifikasi tersebut sepenuhnya dibiayai dari uang masyarakat.
“Jadi 5.885 ditambah 19.000 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 (SPPG)," jelas Dadan dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Senin 18 Agustus 2025.
"Kalau dikalikan masing-masing Rp2 miliar saja itu angka Rp48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat dan itu bukan APBN,"
jelasnya lagi.
Menurutnya, seluruh infrasktruktur MBG tersebut sepenuhnya dibiayai oleh masyarakat maupun mitra, sebab tidak selalu harus dibiayai oleh APBN.
“Dan untuk tahun 2026 jika target kami tercapai dengan 82,9 juta di akhir tahun ini, Insya Allah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dana MBG pada tahun 2026 senilai Rp 335 triliun,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025, menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan Rp335 triliun untuk program MBG.
MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
“Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat," ujar Prabowo.
MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, memperkuat sumber daya manusia (SDM) masa depan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi mencapai 5.885 unit. 
BERITA TERKAIT: