Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, BP Tapera perlu menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi peserta, dan membuat strategi yang efektif dengan menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung d Tapera.
Ia merujuk pada banyaknya penolakan masyarakat terhadap program Tapera.
"Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu. Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal," ujar Maruarar di Jakarta, dikutip Rabu 27 November 2024.
Ia juga mengingatkan jangan sampai terjadi praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.
"Mereka harus merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien," ujar Maruarar.
Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.
Sebelumnya, peserta Tapera ini hanya menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), kini jadi diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) perlu membangun lagi kepercayaan publik. 
_2024:Ist.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: