"Keterlambatan bongkar muat adalah hal yang biasa. Misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur," kata Bayu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR dikutip Sabtu (22/6).
Menurutnya, demurrage adalah biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor.
"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor," kata Bayu.
Saat ini, Perum Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak PT Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.
Bayu menerangkan, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor sekitar 3 persen.
Pimpinan Komisi IV DPR Budhy Setiawan mengaku bingung dengan pemberitaan mengenai demurrage yang marak di media belakangan ini.
"Karena demurrage itu adalah biaya rutin yang lazim dilakukan pada saat kegiatan ekspor impor,” kata Budhy.
Secara terpisah, pakar pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan, tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch atau bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.
"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah. Dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat," kata Tito.
Saat ini, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2024.
Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Perum Bulog adalah berkurangnya produksi dalam negeri. Menurut data BPS, produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu saat mencapai 22,55 juta ton.
Setelah sempat membuat ramai publik, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi akhirnya menjelaskan bahwa demurrage atau keterlambatan bongkar muat bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 
BERITA TERKAIT: