LaNyalla Ingin Masyarakat Dilibatkan di 10 Provinsi Primadona PMA

Kesepuluh provinsi tersebut adalah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Dari 10 Provinsi tersebut, investasi terbesar masih di sektor mineral, perkebunan, migas, emas dan sumber daya kehutanan.

Kecuali DKI Jakarta yang banyak menerima investasi di sektor transportasi, pergudangan, perkantoran, telekomunikasi dan restoran.

“Tentu ini patut disyukuri. Dan pemerintah harus terus memperbaiki indeks Easy of Doing Business (EoDB) kita. Sehingga semakin mempercepat proses realisasi investasi di tahun-tahun ke depan. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut,” ujar Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya, Rabu (22/5).

Lanjut dia, sudah menjadi tugas DPD RI untuk memastikan masyarakat di daerah merasakan langsung dampak pembangunan dan investasi. Terutama untuk memajukan kesejahteraan umum di daerah. Karena hal itu merupakan salah satu hakikat dari Keadilan Sosial.

“Karena teorinya sudah jelas, tanpa keadilan sosial, kemakmuran tidak akan dirasakan secara utuh. Karena itu saya mendukung dan menyarankan agar pemerintah memastikan skema keterlibatan masyarakat dalam merasakan secara langsung hasil dari investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” terang mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu.

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) saja. Tetapi ada ruang keterlibatan people di dalamnya.         

“Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah,” imbuh kandidat doktor ilmu hukum pembangunan itu.

Seperti diketahui di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai 8,28 miliar dolar AS atau sekitar Rp126,37 triliun menempati urutan teratas.

Dikutip dari akun instagram resmi GoodStats dijelaskan bahwa Jawa Barat berhasil kembali menempati posisi teratas setelah di 2022 lalu, posisinya tergeser oleh Sulawesi Tengah. Sehingga tahun 2023, lima besar provinsi dengan tingkat investasi tertinggi adalah Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur.