Jokowi Tak Ambil Pusing

Kemarin, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke tiga kota sekaligus. Sekitar pukul 07.45 pagi, Jokowi bersama Ibu Iriana terbang dari Jakarta ke Semarang untuk menghadiri Dies Natalies ke-60 Universitas Diponegoro. Dari sana, Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Garut menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Ada dua agenda yang menunggu di sana yaitu menghadiri Rakornas Pondok Pesantren Muhammadiyah di Darul Arqam dan membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Garut. Dari Kota Dodol, Jokowi terbang ke Bandung menghadiri Silaturahmi dengan Pengurus dan Otonom PERSIS se-Bandung Raya di Masjid PP PERSIS. Malam harinya Jokowi dan Ibu Iriana kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Nah, saat berpidato di hadapan civitas akademika Undip itu, Jokowi menjelaskan soal pembangunan infrastruktur. Jokowi mengawali pemaparannya dengan mengatakan, pada 1977 Indonesia menjadi perhatian banyak negara lantaran sudah membangun jalan tol Jagorawi sepanjang 60 kilometer. Jalan tol tersebut selesai pada 1981. Namun, setelah 35 tahun kemudian pembangunan infrastruktur di Tanah Air berjalan tersendat-sendat. Pada 2014, jalan tol yang dibangun hanya mencapai 780 kilometer. "Padahal (negara) yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita," kata Jokowi. Jokowi mencontohkan China yang dalam setahun bisa membangun jalan tol sepanjang 4 ribu kilometer. "Sekarang sudah memiliki 220 ribu kilometer. Kita 780 kilometer," papar Jokowi.

Nah, gara-gara infrastruktur yang tidak menunjang itu, ongkos transportasi logistik di Tanah Air menjadi lebih mahal 2,5 kali lipat misalnya, di banding Malaysia dan Singapura. Akibatnya, barang yang dijual jatuhnya lebih mahal dibanding negara lain. "Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki," kata Jokowi. Daya saing Indonesia lebih baik dari peringkat 41 ke 36 dari 137 negara.

Sebab itu, Jokowi menjelaskan kenapa selalu berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Alasannya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. APBN untuk belanja infrastruktur terus meningkat. Dari Rp 177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 401 triliun tahun 2017. Sejumlah pembangunan infrastruktur itu antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua. "Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, (pelabuhan) basis pondasi kemaritiman sebuah keharusan," katanya.

Begitu juga dengan pembangunan bandar udara. Karena tidak semua pulau dapat disinggahi kapal. "Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu," ujarnya.

Terakhir, Jokowi memaparkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW. Kata dia, meski banyak yang menganggap target tersebut ambisius, pemerintah tetap berupaya mewujudkan. Apalagi selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya bisa membangun 53 ribu MW. "Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain," pungkasnya.

Sebelumnya, kritik disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri. Menurut dia, Jokowi perlu menunda sejumlah pembangunan proyek infrastruktur untuk menghindari krisis menjelang tahun politik. Dia menyarankan Jokowi memangkas anggaran untuk infrastruktur. Jika tidak memotong belanja infrastuktur maka defisit anggaran kemungkinan besar mencapai tiga persen. "Krisis kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak mau motong belanja Infrastrukturnya dan defisitnya akan menjadi tiga persen dan itu tidak boleh," kata Faisal, dalam sebuah diskusi, Senin malam.

Menurut Faisal, proyek pembangunan yang perlu ditunda pemerintah adalah infrastuktur yang dibangun menggunakan APBN atau melalui BUMN. Salah satunya proyek jalan tol dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT). Menurut dia, sejumlah BUMN mengindikasikan ketidakmampuan melanjutkan LRT dan jalan tol. Faisal menyarankan Jokowi mengumumkan penundaan sejumlah proyek infrastuktur sebelum terjadi perubahan cukup signifikan pada November mendatang. Dia meyakini keputusan tersebut dapat dimaklumi masyarakat jika dijelaskan secara logis menggunakan data dan fakta.

"Declare dari sekarang. Oke kerena pendapatan negara tidak seperti yang diharapkan saya akan menunda barang setahun pembangunan infrastruktur A, B, C. Saya tidak akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN), karena saya anggap masih bisa ditunda," pungkasnya. ***