Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, dalam diskusi Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8).
"Masalah migas, minerba dan kelistrikan ini menurut pendapat saya, membutuhkan penanganan yang tepat oleh orang yang tepat agar kebijakan-kebijakannya bisa cepat dan tepat. Sebab saya melihat ketiga sektor ini sudah pada posisi darurat," tegasnya.
Sektor migas misalnya, saat ini produksi minyak dan gas dari dalam negeri begitu rendah. Indonesia hanya mampu memproduksi 800 ribu barel per hari. Sementara itu, Indonesia sampai detik ini masih mengimpor hingga 60 persen dari kebutuhan BBM dalam negeri.
"Energi rumah tangga diimpor 70 persen misalnya. Mengapa investasi di migas begitu anjlok. Ini konkret," ungkap politikus Nasdem ini.
Kurtubi kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan Menteri ESDM dipilih dari kalangan partai ataupun nonpartai. Sebab yang paling penting Menteri ESDM memiliki jiwa nasionalis dalam kondisi apapun. Menteri ESDM harus punya prinsip masalah energi dan sumber daya mineral mesti dikuasai negara.
"Saya termasuk yang berpendapat tidak perlu ditarik garis batas, dikotomi antara kalangan profesional dan politisi," tegasnya.
Sebab pengalaman bangsa ini, tambahnya, ada Menteri ESDM yang berasal dari kalangan profesional yang bukan parpol justru menjerumuskan bangsa ini.
"UU Migas 22/2001 diajukan ke DPR, menterinya bukan dari kalangan Parpol. Tolong catat itu yang mengajukan RUU Migas ke DPR. Sehingga industri migas dalam negeri hancur seperti saat ini. Itu perbuatan oleh menteri yang bukan dari parpol. Enggak ada urusan dengan parpol atau bukan parpol, yang penting dia mengerti masalah dan memiliki jiwa nasionalisme," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: