Newmont Di-deadline Cabut Gugatan Arbitrase Sebelum Sidang Kabinet

Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang akrab disapa CT menegaskan, Newmont harus segera menarik gugatan arbitra­senya paling lambat se­belum si­dang kabinet terkait ke­bijakan pertambangan mineral dan batu­bara (minerba) dilang­sungkan.

“Tergantung sidang kabinet khu­sus minerba kapan. Jadi be­gitu sidang dia belum cabut, ma­ka sidang kabinet akan memu­tuskan,” tegas CT di Jakarta, ke­marin.

Dia mengaku pihaknya akan meminta langsung kepada presi­den untuk segera mengagendakan pem­bahasan minerba. Dalam si­dang kabinet tersebut sekaligus akan dibahas persetujuan akhir hasil renegosiasi dengan Freeport.

Menurut CT, pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada New­mont untuk menarik tun­tut­an­nya. Jika Newmont tidak se­gera mencabut gugatan terse­but, pemerintah tidak akan mem­be­rikan toleransi.

“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah hu­kum. Dengan ketegasan itu mung­kin akan merugikan pihak New­mont sendiri apabila mereka tidak segera mencabut gugatan arbit­rase tersebut,” warning CT.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pihak­nya tidak main-main de­ng­an kesiapan menghadapi guga­tan Newmont di arbitrase. Jika New­mont tetap maju di arbitrase, ti­dak menutup kemungkinan peru­sahaan AS itu tidak bisa menge­ruk kekayaan alam di Indonesia lagi. “Penutupan itu ke­mung­kinan bisa terjadi,” tegasnya.

Hidayat menegaskan, peme­rintah siap 100 persen menga­ha­dapi gugatan Newmont di ar­bit­rase internasional. Karena itu, pi­haknya ingin menanyakan lagi ke Newmont apa tetap mau ber­temu di arbitrase atau tidak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengingatkan, langkah New­mont melakukan gugatan ke ar­bitrase sangat berisiko. Sebab, Indonesia memiliki catatan ke­lemahan pe­rusahaan itu.

“Kita punya catatan kelema­han-kelemahan mereka. Banyak lah nggak usah disebutkan di sini,” kata Wacik.

Politisi Partai Demokrat itu me­ngatakan, siapa pun yang me­langgar undang-undang akan ka­lah. Pemerintah memiliki sen­jata yang kuat untuk melawan New­mont. Dia juga tidak me­nampik akan mengambil jalur hukum ter­kait permasalahan itu.
“Pokoknya nanti dia yang rugi. Ini negara kita kok,” ucapnya.

Wacik bilang, salah satu ke­mungkinan kerugian yang dida­pat­kan Newmont adalah ti­dak bisa dapat perpanjangan kontrak.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar menambahkan, peme­rintah memberi tenggat waktu be­berapa hari kepada Newmont un­tuk mencabut gugatan ke arbi­trase internasional.

“Posisi pemerintah meminta mereka segera mencabut guga­tan. Kalau nggak, maka tidak ada ne­gosiasi,” katanya.

Seperti diketahui, Direktur Utama Newmont Martiono Ha­dianto mengatakan, langkah ar­bitrase yang diambil untuk me­nye­lamatkan kepentingan nasional. Sebab, tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat yang dikelola perusahaan dinilai berkontribusi secara signifikan terhadap ekono­mi lokal maupun nasional.

“Karena itu, kami mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia. Itu sebagai upaya menye­la­matkan kepentingan nasional,” ujarnya.

Martiono mengatakan, selama 13 tahun berproduksi, tambang tersebut total menghasilkan pen­dapatan mencapai 13,1 miliar do­lar AS atau setara Rp 153,4 tri­liun. Sebanyak 67,2 persen dari pendapatan perusahaan, menu­rutnya, diperoleh nasional.

Seba­nyak 35,7 persen dari pendapatan dialokasikan untuk pajak, non pajak dan royalti ke pemerintah pusat dan daerah.

Martiono berharap, majelis ar­bitrase bisa menghasilkan putus­an sela yang mengizinkan New­mont me­ngekspor konsentrat tembaga­nya.

Seperti diketahui, gugatan Newmont ke International Center for Settlement of Investment Dis­putes (ICSID) terkait dengan ke­bijakan larangan ekspor kon­sen­trat yang mengakibatkan peng­hentian kegiatan produksi di tam­bang Batu Hijau. ***