“Walau nilai IKraR nasional meÂngalami peningkatkan setiap tahun, kualitas kesejahteraannya maÂsih berada pada posisi meÂnengah ke bawah,†kata SekreÂtaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat SuÂgihartatmo, kemarin.
Ia menjelaskan, IKraR adalah instrumen baru yang dikemÂbangÂkan oleh Kemenko Kesra, dibuat untuk mengkaji aspek-aspek yang belum didalami oleh Indeks Pembangunan Manusia. “Kita melihat instrumen ini lebih tepat untuk mengukur,†imbuhnya.
Dimensi pengukuran IKraR menÂcakup Keadilan Sosial, KeÂadilan Ekonomi serta Keadilan DeÂÂmokrasi dan Tata Kelola PeÂmeÂrintahan. Ketiga dimensi ini meliÂputi 22 indikator, antara lain kepeÂmilikan rumah, akses pada bank, akses pada listrik, akses air berÂsih dan sanitasi, lama usia sekolah, akses internet dan rasa aman.
Sugihartatmo mengatakan, walau secara keseluruhan ketiga dimensi itu mengalami peningÂkatan, namun cenderung lambat dan stagnan. Peningkatan keseÂjahÂteraan berjalan lambat karena adanya
performance gap.
“Indonesia memiliki sumber daya yang mencukupi dalam pembangunan tapi belum memÂberikan dampak signifikan dalam kesejahteraan rakyat,†ungkapnya.
Menurut dia, lambatnya tingkat kesejahteraan itu menandakan keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi belum dapat menÂciptakan akses yang lebih luas dan lebih mudah kepada rakyat terhadap sumber daya ekonomi.
Ia mengungkapkan, sempat terjadi fluktuasi dalam dimensi keadilan ekonomi di Indonesia pada rentang tahun yang dikaji. “Misalnya 2009 lumayan. 2010 ada penurunan. Nah itu harus kita dalami lagi, indikator mana secara nasional yang turun,†jelasnya.
Provinsi yang mengalami caÂpaian kesejahteraan di posisi tertinggi dalam kurun waktu 5 taÂhun adalah DKI Jakarta, YogÂyakarta, Bali dan Kalimantan TiÂmur. Sedangkan provinsi yang meÂmiliki capaian kesejahteraan di posisi terendah dalam kurun wakÂtu 5 tahun adalah Papua, PaÂpua Barat, Maluku Utara dan Maluku.
Namun demikian, SugihartatÂmo menyatakan, wilayah yang meÂmiliki capaian kesejahteraan renÂdah sebenarnya menunjukkan perkembangan.
Strategi pembangunan ke depan harus meminimalkan kesenjangan antara daerah dalam pencapaian kesejahteraan.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pendidikan dan AgaÂma Agus Sartono menamÂbahÂÂkan, unÂtuk memperbaiki tingÂkat keseÂjahÂteraan, pendidikan haÂrus didoÂrong lebih tinggi. “Sepanjang tingÂkat rata-rata pendidikan di IndoÂnesia renÂdah, akan sulit bagi negeri ini untuk meÂningkatkan kesejahÂteraan hidup rakÂyatnya,†ujar Agus. ***
Pencapaian nilai Indeks KeseÂjahteraan Rakyat Indonesia (IKraR) di tingkat nasional cenÂderung meningkat dari tahun ke taÂhun. Hal ini terlihat dari nilai IKraR nasional pada 2013 yang menÂcapai 49,90 poin sedangkan pada 2009 hanya 43,21 poin. 
.jpeg)
