Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) perlu dilakukan mengingat beban anggaran yang besar, terutama dari lonjakan subsidi dari BBM.
Karena itu, kata dia, Menteri ESDM Jero Wacik sangat penting untuk menjelaskan masalah BBM subsidi. Sebab, program yang dijalankan kementerian ini dinilai tidak ada hasilnya.
“Kita sudah kasih kesempatan untuk Kementerian ESDM mengelola BBM, tapi dari program yang dijalankan hasilnya nol,†tegasnya, Senin (26/5).
Menurut Supit, hingga kini tidak ada kebijakan yang serius untuk mengendalikan pengelolaan BBM. Akibatnya, setiap tahun selalu ada pembahasan APBN-P karena lonjakan subsidi BBM terus terjadi.
Dia menegaskan, Kementerian ESDM harus menjelaskan di depan Banggar, meski telah ada rapat kerja dengan komisi terkait. Alasannya, perubahan terjadi di sisi anggaran maka keputusannya ada di Banggar.
Untuk diketahui dalam APBN-P 2014, pemerintah menaikkan subsidi BBM, elpiji 3 kg dan bahan bakar nabati (BBN) dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, setiap tahunnya konsumsi BBM subsidi pasti meningkat akibat pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya konsumsi BBM subsidi tidak terlepas dari menjamurnya kendaraan bermotor, baik sepeda motor dan mobil yang dibeli masyarakat.
“Semua beli mobil dan beli motor tapi maunya gunakan BBM subsidi. Kita tidak bisa larang mereka beli motor atau mobil,†kata politisi Demokrat ini.
Wacik menegaskan, kuota BBM subsidi pada tahun ini yang dipatok sekitar 48 juta kiloliter (KL) diperkirakan tidak akan berubah. Karena itu, pemerintah selalu mencari cara penghematan konsumsi BBM subsidi.
Salah satu contohnya menggalakkan pemakaian BBM non subsidi serta wacana saat ini adalah dengan mengharamkan atau tidak menjual BBM subsidi pada hari libur Sabtu-Minggu maupun tanggal merah.
“Pengurangan BBM subsidi harus, misalnya setiap Sabtu dan Minggu dan hari libur tidak jual BBM subsidi. Kalau nggak mau beli BBM non subsidi diam di rumah,†ucap bekas pengusaha asal Bali ini.
Kendati begitu, dia mengaku penerapan rencana ini akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat. Karena itu, pihaknya tidak akan buru-buru menerapkan aturan ini dan harus disosialisasikan dahulu. “Kita coba dulu. Rencana ini mungkin agak sulit tapi BBM subsidi harus dikurangi,†imbuhnya.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemerintah terus membuka opsi untuk mengurangi subsidi BBM. Pengambilan opsi akan dilakukan setelah pembahasan APBN-P 2014 disetujui DPR.
Dia mengatakan, setelah APBN-P 2014 disahkan, maka pemerintah akan membuat kebijakan berdasarkan APBN-P tersebut. Saat ini ada banyak opsi yang diterima di antaranya pemangkasan anggaran dan kenaikan harga BBM.
“Pemerintah belum tahu harus melakukan apa dan bagaimana, masih menunggu hasil budget dari DPR,†ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap program penghematan BBM subsidi yang diwacanakan pemerintah.
Pasalnya, hingga kini belum ada yang terealisasi padahal kajiannya menggunakan anggaran negara.
Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya akan mengaudit program konversi BBM ke gas dan program Radio Frequency Identification (RFID). Alasannya, nasib kedua program tersebut tidak jelas.
Menurutnya, BPK mempunyai kewenangan untuk memeriksa program-program tersebut karena anggarannya berasal dari Pertamina dan Kementerian ESDM.
“Jika pelaksanaannya tidak serius, ini hanya akan membuang anggaran negara saja,†sentilnya. ***
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyindir kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang gagal mengendalikan BBM subsidi. Akibatnya, jumlah subsidi mengalami lonjakan. 
