Karena itu, kemarin Relawan Sahabat Nusantara mengusung konsep ekonomi dengan mengutamakan Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKM) sebagai lokomotif pembangunan. Mereka mengusulkan konsep Jokowinomik.
Jokowinomik merupakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kelas menengah dengan pendekatan Sosioteknokratik.
Hal itu ditegaskan Ketua Tim Ahli Sahabat Nusantara Simon L Himawan kepada pers di Jakarta, kemarin. Dikatakan, selama ini kue pembangunan hanya dinikmati 4.900 usaha besar yang mengusai 43 persen Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan 56,5 juta UMKM hanya mengusai 57 persen PDB dengan 107,6 juta tenaga kerja.
“Kue pembangunan harus sebesar-besarnya dimanfaat oleh pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 56,5 juta usaha yang disebut silence majority,†ujar Simon.
Masalah di level UMKM ini adalah less productitive karena kurangnya pengentahuan dan teknologi. Masalah lainnya, less competitive karena cost efficiency. Persoalan lain lagi, akses kapital, dan akses pada pasar, yang kesemuanya merupakan daya saing yang harus dibenahi.
UMKM menjadi pilihan utama Jokowinomik karena usaha, apapun namanya, inputnya adalah tenaga kerja, produk industri, energi, keuangan, infrastruktur termasuk didalamnya connectivity dan sistem logistik. Out putnya merupakan produk konsumsi domestik dan ekspor.
Pada pemerintahan periode tahun 2014-2019, Indonesia butuh pendekatan pembangunan yang dapat menggerakan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris. Tantangan utama Indonesia saat ini yakni kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah. Di samping itu, juga tidak adanya kedaulatan pangan dan ketergantungan kepada energi fosil serta indeks daya saing yang rendah. Ditambah, birokrasi yang tidak efisien.
Sahabat Nusantara memiliki tenaga ahli yang khusus melakukan kajian, sosialisasi atas konsep pembangunan Jokowi kepada masyarakat. Tim Ahli Sahabat Nusantara terdiri dari Ir. Simon L. Himawan, MA, Dr. Yulianto P. Winarno MSi, Prof. Indra Bastian, MBA, PhD, Ir. Leroy Samy Uguy, MA, Ph. D, Prof. Ali Agus, Ph.D, Dr. Djamhari, MSc. ***
.jpg)
Pasangan calon presiden didesak menjelaskan keperpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan terutama yang berbasis pada UMKM. Hal ini penting, karena tahun depan, Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Dalam kerja sama ini, masing-masing negara dituntut untuk memperkuat daya saing usaha domestik alias UMKM. 
