Apkasi Desak 6 Sektor Usaha Segera Digeber Pemerintah

Target Pengurangan Kemiskinan 12 Persen Sulit Dicapai

Senin, 08 Juli 2013, 08:22 WIB
Apkasi Desak 6 Sektor Usaha Segera Digeber Pemerintah
ilustrasi, Kemiskinan
rmol news logo Pemerintah perlu melakukan langkah radikal untuk mengurangi angka kemiskinan. Upaya pendekatan pengentasan kemiskinan selama ini menjadi agenda pemerintah dinilai belum efektif. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2013 bisa berada di antara  11,85 persen dan 12,10 persen. Perkiraan itu berdasarkan dampak adaya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 2.000 per liter untuk jenis premium, dan Rp 1.000 per liter untuk jenis solar.

 â€œNegara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan yang berada di tengah masyarakat ini,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor pada pembukaan Rapat Koordinasi Bupati Se-Jawa di Hotel Sultan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Isran menyebutkan ada 6 bidang usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dan layak direalisasikan, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, pertukangan dan pariwisata. Pemerintah mesti menggeber 6 sektor usaha ini. “Maka untuk mendukungnya dana pembangunan dari APBN/APBD serta dana BUMN sebagian besar harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pelatihan untuk enam bidang usaha tersebut,” imbuh Bupati Kutai Timur ini.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Bupati Cilacap Tatto Suwarto, Bupati Karang Asem I Wayan Geredegm Bupati Kuningan Aang Hamid, Bupati Sukabumi Sukmawijaya dan Bupati Banyumas Achmad Husein. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan september 2012, tercatat masih memiliki 28,59 juta penduduk yang dibawah garis kemiskinan dan 70 juta penduduk digolongkan dalam kategori hampir miskin.

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas Donny Azdan menyebutkan beberapa alasan penurunan kemiskinan melambat. Antara lain, akibat ketidaktepatan sasaran rumah tangga, keterlambatan pencairan dan penyaluran anggaran dan data kemiskinan yang belum dimutakhirkan. [Harian Rakyat Merdeka]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA