Daerah Minta Pemerintah Pusat Hati-hati Terapkan AEC

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, AEC akan mulai diberlakukan Desember 2015. Tujuannya, untuk menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Dengan perjanjian ini akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara di Asia Tenggara.

“Ini penting bagi Indonesia karena akan memberikan peluang untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional,” ujarnya saat meresmikan Forum Ekonomi Jawa Barat (FEJB) di Bandung, akhir pekan lalu.

Namun di lain pihak, pemberlakuan AEC 2015 juga akan menjadi tantangan mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara lain.

Menjelang AEC 2015, lanjut Hidayat, pengawasan barang beredar yang ada di masyarakat harus dilakukan dengan tindakan law enforcement. Barang-barang yang tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI) tidak boleh beredar dan harus segera direekspor.

Untuk itu, peningkatan pengawasan di pelabuhan agar penegakkan hukum dilakukan. Sanksi tegas harus diberikan terhadap pelanggaran dengan tindakan law enforcement dan menggunakan aparat negara yang lain.

Untuk mengantisipasi serbuan barang impor, Hidayat akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena kewenangan safe guard dan mengawasi peredaran barang impor ada di kementerian tersebut.

Hidayat mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, peran pemerintah daerah sangat besar. Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki keunggulan dan peran strategis baik yang bersifat geografis maupun ekonomis.  Dari sisi geografi, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintah dan ekonomi nasional yang dapat dijadikan sebagai pasar, pusat keuangan dan permodalan serta pengembangan teknologi.

Dari sisi ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang ekonomi terbesar ketiga (14,30 persen) setelah Provinsi DKI Jakarta (16,32 persen) dan Jawa Timur (14,68 persen). Ditambah, daerah itu juga mempunyai keunggulan sumber daya manusia (SDM).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan ekonomi Jawa Barat cenderung melambat.walaupun tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya masih belum optimal dibanding potensi yang dimiliki.

Ketua Forum Ekonomi Jawa Barat Jajat Priatna Purwita menyatakan, saat ini banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor riil, perbankan dan pertanian di Jawa Barat.

Dia juga meminta pemerintah berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan matang menghadapi AEC. “Jangan sampai itu (AEC) merugikan kita seperti perdagangan bebas dengan China,” cetus Jajat.  [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google