Dalam APBN-P pemerintah mengajukan subsdi listrik tahun 2013 naik menjadi Rp 87,24 triliun dari yang tercantum dalam APBN 2013 sebesar Rp 78,6 triliun.
Kemudian ditambah kekurangan
carry over Rp 12,74 triliun, total subsidi menjadi Rp 99,98 triliun.
Untuk diketahui, tahun ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menaikkan TDL 15 persen dan dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, dengan alasan untuk menekan subsidi listrik dalam APBN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, salah satu penyebab instansinya mengajukan penambahan subsidi listrik karena peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah.
“Kelas menengah besar pengaruhnya karena menambah AC, kulkas, telepon. Kelas atas tumbuh juga tapi tidak signifikan,†kilah politisi Demokrat ini, kemarin.
Wacik mengaku pertimbangan dasar mengajukan penambahan subsidi karena ada perubahan pada penjualan listik yang disebabkan kenaikan kebutuhan listrik.
Kemajuan ekonomi Indonesia disusul peningkatan jumlah masyarakat menengah membuat pemakaian energi listrik ikut melonjak.
Ini terlihat pada penambahan Beban Pokok Penjualan (BPP) tenaga listrik dari Rp 1.163 per kilowatt hour (Kwh) yang diajukan menjadi Rp 1.198 per Kwh. Penjualan juga terkena imbasnya sehingga besaran listrik yang diajukan menjadi 187,7 Terawatt hour (Twh) dari 182,28 Twh.
Selain itu, pengajuan tambahan subsidi juga dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam APBN yang naik dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.600. Selanjutnya, harga rata-rata minyak Indonesia (
Indonesian Crude Price/ ICP) juga naik dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS per barel.
“Itu banyak pengaruhnya, karena kita masih banyak pakai BBM. Melemah rupiah menguatnya ICP, itu faktor internal di luar kami,†tutur Wacik.
Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, pihaknya hanya menyetujui dua hal dalam raker pembahasan asumsi dasar subsidi listrik rancangan APBNP 2013.
“Hanya dua item yang bisa kami setujui, selanjutnya item-item lain akan kami lanjutkan pembahasannya Selasa pekan depan,†ujarnya.
Menurut Sutan, beberapa anggota Komisi VII masih mempertanyakan alasan PLN menetapkan besaran keuntungan sebesar 7 persen. “Kami ingin bertanya kepada menteri keuangan kenapa marginnya tujuh persen, PLN minta itu kenapa, kan berpengaruh pada subsidi,†katanya.
Kendati begitu, hal yang merupakan usulan pemerintah telah disetujui Komisi VII, yakni pertumbuhan penjualan listrik 9 persen dengan volume penjualan listrik 187,7 TWh. Kemudian, biaya pokok penyediaan berupa susut jaringan 8,5 persen, biaya pokok produksi Rp224,79 triliun dengan rincian BPP tenaga listrik Rp 1.198 per Kwh.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura Ali Kastela juga mempertanyakan usulan kenaikan subsidi listrik dalam APBNP. Padahal, PLN sudah menaikkan TDL di awal tahun dengan alasan untuk mengurangi beban subsidi, tapi yang terjadi subsidi malah tetap tinggi. Dia juga mengkritisi susut jaringan tenaga listrik tahun ini yang masih tinggi 8,5 persen. Harusnya susut jaringan bisa ditekan lagi.
Anggota Komisi VII Totok Daryanto menyebut, salah satu penyebab membengkaknya subsidi listrik adalah tingginya penggunaan BBM untuk pembangkit PLN. “Peningkatan subsidi karena bertambahnya pengguna, tapi sayangnya pembangkitnya masih menggunakan BBM,†timpalnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Meski tarif dasar listrik (TDL) sudah dinaikkan awal tahun, namun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) subsidi listrik malah membengkak. 
.jpeg)
