Kereta Ekonomi Dikandangin Masyarakat Minta Subsidi AC

Moderator KRL Mania Nurcahyo mengatakan, hingga kini tidak ada sinergi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah carut marut KRL Jabodetabek. Yang ada justru rencana penghapusan KRL ekonomi.

“Semua pihak belum mau duduk bersama menyelesaikan permasalahan KRL agar masyarakat Jabotabek tetap naik KRL dan bisa mengurangi subsidi BBM,” ujarnya dalam keterangan pers kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Cahyo, layanan Kereta Commuter Line yang notabene non PSO/Public Service Obligation (non subsidi) ternyata tidaklah lebih baik. Hingga kini, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih rendah. Rekomendasi KRL Mania yang meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) fokus pada peningkatan SPM dengan alasan mudah, murah dan langsung berdampak belum juga ditindaklanjuti.

Ditambah gangguan-gangguan perjalanan seperti gangguan persinyalan dan wesel masih sering muncul. Belum lagi ketidakjelasan tiket berlangganan , tiket elektronik dan sebagainya.

“Yang menjadi pertanyaan mendasar  jika KAI tidak mampu secara teknis dan keuangan menjalankan KRL ekonomi kenapa harus mengusulkan subsidinya dicabut, itu kan tidak logis,” ucap Cahyo.

Semestinya, kata dia, KAI tetap mengusulkan PSO sekaligus menjalankan semua KRL AC. Karena saat ini AC bukan barang mewah, sehingga tidak tabu menerima subsidi. Sebut saja busway (ber AC) di Jakarta juga disubsidi via mekanisme badan layanan umum (BLU). Di area lain, banyak pula bus AKAP AC dengan tarif biasa. “Ini semua mengindikasikan AC di alat transportasi bukanlah sesuatu yang mewah,” katanya.

Menurut Cahyo, jika nanti semua kereta ekonomi non AC dipensiunkan, maka Kereta Commuter Line juga layak memperoleh dukungan PSO. Sebab, pengguna KRL harus dilihat sebagai sarana penghematan subsidi BBM daripada menggunakan kendaraan pribadi, sarana mengurangi kemacetan jalan raya, menekan polusi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan perekonomian.

Di sisi lain, pencabutan subsidi KRL juga mesti memperhatikan dampaknya kepada para customer jasa layanan KRL Ekonomi selama ini, yang tidak hanya pekerja kantoran melainkan juga pelajar, mahasiswa dan pedagang.

Apabila penumpang yang biasa menggunakan KRL Ekonomi berganti menggunakan Commuter Line, akan merasakan kenaikan biaya transportasi hingga 3-4 kali lipat. Ini adalah kenaikan yang signifikan.

Untuk itu, pihaknya meminta KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan DPR bertindak sinergis untuk menyelamatkan layanan KRL Jabotabek.

Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta Agus Sutijono mengatakan, pihaknya berencana menghapus pengoperasian KRL ekonomi di wilayah Jabodetabek. Mulai 1 April, KRL ekonomi rute Tanah Abang-Serpong dan Jakarta Kota-Bekasi akan dihapus. Sedangkan rute Jakarta-Bogor masih dipertahankan hingga Juli.

Menurutnya, penarikan rangkaian kereta ekonomi dilakukan secara bertahap. Penarikan armada tersebut untuk mengurangi beban perusahaan.  “Kami tidak bisa lagi melakukan perawatan terhadap armada tersebut. Armada kereta ekonomi sering mengalami gangguan,” kata Agus.

Dia mengungkapkan, gangguan itu berdampak terhadap keterlambatan sehingga jadwal KRL kacau. Atas dasar itu, pihaknya secara bertahap melakukan penarikan.

Suku cadang KRL ekonomi sudah tidak diproduksi lagi sehingga secara perlahan pihaknya melakukan penarikan armada. Agus mengaku selama 2012 terdapat 1.228 gangguan di lintasan Jabodetabek. Akibat kejadian ini, sekitar 4.217 perjalanan yang dibatalkan.

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahan Dama mengusulkan pengadaan kartu KRL subsidi yang fungsinya sebagai tiket. Kartu langganan tersebut konsepnya seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diperuntukkan bagi masyarakat kemampuan ekonomi rendah. “Nanti bukan karcis lagi tiketnya, tapi kartu seperti Kartu Jakarta Sehat,” ujarnya.

Kartu ini sebagai persiapan atas rencana PT KAI menghapus KRL ekonomi menjadi kereta berpendingin udara. Komisi V menginginkan peralihan tersebut tidak membebankan bagi penumpang berpenghasilan rendah untuk membeli tiket. “Kalau kereta di-upgrade menjadi AC, harus ada subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu,” terangnya. [Harian Rakyat Merdeka]