Pengusaha Siasati Aturan Baru DP Mobil & Rumah

Aturan kenaikan uang muka atau Down Payment (DP) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) akan diberlaku­kan pada Rabu (15/6). Namun, kala­ngan pengusaha otomotif masih ber­harap aturan tersebut bisa di­tunda atau minimal direvisi.

Wakil Ketua Gabungan In­dus­­tri Ken­da­raan Bermotor Indo­ne­sia (Gai­kindo) Jongkie D Sugiar­to me­minta aturan ini sebaiknya di­tunda dulu, karena akan mem­pe­­ngaruhi target pen­jualan ken­­da­­raan. Sebelum ada pemba­tasan aturan DP, dia men­target­kan pen­jualan hingga satu juta unit.

Kini, jika aturan baru ini jadi di­terapkan, pihaknya akan mere­visi penjualan hingga di bawah satu juta unit. Efek dominonya sangat luar biasa. Sayangnya, dam­pak tersebut lebih bersifat negatif.

“Efek pertama orang sulit beli mobil, penjualan akan turun dan produksi menurun. Habis itu, pe­rusahaan komponen akan turun produksi, semua dikurangi, ini dampak domino luar biasa,” urai­­nya di Jakarta, kemarin.

Jongkie mengusulkan, jika pe­merintah ingin menaikkan ba­tas minimal uang muka, se­baiknya di­lakukan secara berta­hap, ja­ngan langsung terapkan 30 per­sen. Gaikindo mengusul­kan agar ba­tas minimal tersebut di­turun­kan menjadi 15 atau 20 persen, atau ditunda satu tahun lagi.

Ditekankan, dengan penge­naan uang muka di kisaran 15-20 per­sen, sebetulnya sudah cukup ber­hati-hati (prudent). Se­bab, rata-rata perusahaan pem­biayaan su­dah menghitung ri­siko kon­su­mennya.

Pihak Daihatsu mengaku atu­ran tersebut membebani para pro­dusen. Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra mengaku sudah me­la­kukan sosialisai ke­pada jaringan dealer-nya untuk men­cari pem­beli yang sesuai aturan BI.

“Seluruh dealer harus meng­ikuti aturan ini. Pada dasar­nya kita tidak bisa mengelak dan ha­rus menjalankan DP segitu (30 persen),” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Amelia mengeluhkan tinggi­nya DP yang dipatok peme­rin­tah. Sebab, dengan DP yang se­makin tinggi akan berimbas ke­pada pen­jualan. “Peraturan baru itu ada im­pact-nya. Orang kan harus me­nunggu untuk ngum­pulin duit buat beli mobil, pasti ada demand yang turun seperti se­karang. Ka­rena mayoritas pem­beli melalui mekanisme kredit,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indo­nesia (DPP REI) Han­daka San­tosa mengaku, pihak REI sudah mengirimkan surat ke Bank Indo­nesia (BI) agar me­nun­da aturan baru soal DP mini­mal 30 persen pada rumah dan apartemen deng­an tipe lebih dari 70 meter persegi yang mulai diberlakukan 15 Juni nanti.

“BI seharusnya me­nunda kebi­jakan baru uang muka minimal 30 per­sen sampai NPL (non per­forming loan) atau rasio kredit bermasalah KPR dinilai meng­khawatirkan,” kata Handaka.

Pihak BI seolah tak terpenga­ruh dengan ber­bagai de­sakan dari pengusaha kendaraan atau ru­mah. Buktinya, untuk me­ngawal kebijakan ini BI akan me­minta perbankan mela­porkan se­tiap realisasi kredit mereka.

“Dari laporan tersebut, kami akan memonitor apakah pene­ra­pan kebijakan aturan DP ter­sebut sudah berjalan maksimal serta bagaimana trend penyaluran kre­dit tersebut,” cetus Deputi Di­rektur Penelitian dan Pengaturan Bank BI Yunita Resmi Sari di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Laporan tersebut, jelas Yunita, nantinya akan masuk dalam Sis­tem Informasi Debitor (SID). Ar­tinya, dalam laporan itu bank akan melaporkan kemam­puan debitor. Misalnya, risiko kre­dit, nilai kredit, bunga dan po­tensi kredit macet.

“Bank yang tidak melaporkan tran­saksi akan terke­na sanksi. Baik berupa te­gur­an atau admi­nis­tratif,” ujarnya.

Dari data BI diketahui, realisasi kredit rumah periode Januari-April 2012  naik 4,39 persen dari Rp 91,07 triliun menjadi Rp 95,04 triliun. Sementara kredit kendaraan tu­run 13,3 persen dari Rp 14,87 tri­­liun menjadi Rp 12,89 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]