Seleksi Lucu-lucuan Calon Anggota OJK

Jangan membayangkan se­lek­si calon OJK akan berjalan se­rius dan dipenuhi pertanyaan tajam selayaknya proses fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan, Kamis (7/6). Se­leksi lembaga yang akan me­mi­liki kekuasaan super de­ngan aset Rp 8.000 tri­liun tersebut justru ber­­jalan santai dan penuh kelu­cuan.

Hanya 13 anggota DPR yang ikut menye­leksi. Fakta ter­sebut terlihat dalam seleksi ca­lon ang­gota OJK yang mengha­dir­kan be­kas Sekjen Kementerian Ke­ua­ngan Mulia Panusunan Nasu­tion, bekas Direktur nter­nasional Bank Indonesia (BI) Nelson Tampu­bolon dan Wakil Dirut Bank Man­diri Riswinandi.

Calon pertama, Mulya Panusu­nan Nasution mendapat berbagai pertanyaan dari para anggota. Salah satunya dari Nusron Wahid, yang menanyakan jumlah bank dan koperasi yang ada di Indo­nesia. Mulya menjawab bah­wa dirinya tidak mengetahui jum­lah persis koperasi di Indone­sia. “Itu bukan pekerjaan saya se­hari-ha­ri,” jawabnya enteng.

Nusron lalu mengang­kat isu ten­tang akhlak atau inte­gritas Mulia. Ia mempertanyakan hal itu karena dalam paparannya, Mulia mengedepankan struktur organi­sasi OJK yang cukup rinci dan leng­kap. Politisi Golkar itu mem­pertanyakan apakah struk­tur or­ganisasi yang ada da­lam paparan itu murni hasil ga­gasan Mulia atau sebetulnya hasil dari tim yang dipimpinnya.

“Coba bapak jawab, apakah ini hasil pemikiran Anda sendiri atau tim?” tanya Nusron.

Mulia awalnya menjawab, “Dua-duanya,” yang berarti itu pa­pa­ran OJK merupakan hasil pe­mikiran­nya sekaligus pemikiran tim. Te­tapi ketika di­desak, dia menegas­kan struktur organisasi yang dia papar­kan itu hasil dis­kusi tim.

Selain itu, Mulia menilai OJK tidak dapat melakukan pungutan terhadap industri jasa keuangan hingga 4-5 tahun ke depan. Se­lama jangka waktu itu pula, lem­baga superbody tersebut akan meng­gantungkan anggaran ope­ra­sionalnya pada APBN (Angga­ran Pendapatan Belanja Negara).

Menurutnya, OJK akan men­ja­di tidak mandiri dan indepen­den jika pada awal berdirinya me­mu­ngut iuran pada industri jasa ke­uangan. Dia khawatir, pungutan yang dibebankan pada pelaku jasa keuangan menjadi beban dan membuat pelaku jasa keua­ngan dalam negeri tidak kom­petitif. Bahkan, kalah bersaing dengan per­bankan dan industri jasa ke­uangan negara lain.

Terkait penolakan dan masu­kan pelaku perbankan dan indus­tri jasa keuangan terhadap pu­ngutan, dia menilai, hal itu seba­gai aspirasi yang menjadi bahan pertimbangan komisioner OJK terkait pengaturan kapan pu­ngu­tan akan diberlakukan, berapa be­sar pungutan dan kriteria objek pungutan.

“Nanti akan dilihat apa­kah (be­saran) pungutan disa­maratakan, didasarkan aset objek pungutan, kredit atau dana yang dikumpul­kan objek pungutan,” tuturnya.

Beberapa perwakilan fraksi di Komisi XI DPR memper­tanya­kan pen­dapat Mulia atas laporan hasil pemeriksaan forensik BPK yang menemukan indikasi ko­rupsi da­lam bailout Bank Cen­tury. Ang­gota dewan melontar­kan perta­nyaan tersebut untuk mengetahui cara pandang Mulia terkait kasus Century.

“Ini tugas penegak hu­kum un­tuk menentu­kan ada indi­kasi ko­rupsi atau tidak. Saya menolak berkomen­tar,” tutur Komisaris Utama Bank Bukopin tersebut.

Memasuki pukul 12:15, rapat diskors selama 45 menit. Kemu­dian dilanjutkan kembali pukul 13.00. Nelson mendapatkan gili­ran yang kedua.

Dalam paparannya, Nelson menjelaskan, tidak ada jaminan bahwa OJK akan berhasil. Sebab, banyak juga negara lain yang ak­hirnya kembali ke sistem lama, setelah mencoba menjalankan pe­ngawasan ala OJK. Pilihan se­macam itu biayanya akan sangat besar. Oleh karena itu, menurut Nelson, OJK harus berhasil, wa­laupun ia mengakui perlu waktu lima tahun masa transisi untuk memastikan keberhasilkan OJK.

Paparan Nelson Selesai dalam 30 menit. Selang beberapa menit, muncul juga pertanyaan unik ke­padanya di luar soal kompetensi dan wawasan tentang perbankan.

“Kami mendapat informasi bahwa Anda ini dikatakan som­bong dan kurang bersosialisasi. Apakah itu benar? Tolong Anda jawab seka­rang,” tanya anggota Komisi XI Dolfi Ofp.

Nelson pun menjawab,“Tidak pak, tidak benar itu.”

Kandidat terakhir, Riswi­nandi menuturkan, sudah me­nyiapkan time line terkait perali­han penga­wasan di sektor per­bankan ke OJK, jika dirinya ter­pilih menjadi anggota DK OJK. [Harian Rakyat Merdeka]