Dukungan Fiskal Diluncurkan di Proyek 10 Juta Ton Beras ...

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan kontri­busi sektor pertanian terhadap pro­duk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu mencapai 14,7 per­sen dengan tingkat pertum­buhan tiga persen.  Kendati demikian produktivitasnya perlu ditingkatkan lagi mengingat kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun. “Pemerin­tah sadar dan sepenuhnya mema­hami bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan yang lebih baik,” jelasnya di ruang kerja, Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjut bekas Dosen IPB ini, isu ketahanan pangan perlu menjadi prioritas karena tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja saja, tetapi lebih kepada ke­butuhan penduduk suatu ne­gara. Dia menyebutkanc semakin ting­ginya jumlah penduduk Indo­nesia sejalan dengan semakin ting­ginya kebutuhan pangan. “Untuk itu kita tidak boleh menggantungkan pangannya dari ketersedian pasokan dunia. Karena itu keta­hanan pangan bagi negara-negara yang pendu­duk­nya besar menjadi penting,” tegasnya.

Wamenkeu memaparkan da­lam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai 29 program ketahanan pangan senilai Rp 41,9 triliun. Antara lain, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Rp4,1 triliun, program pengelo­laan sumber daya air Rp8,2 tri­liun, program peningkatan pro­duksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan Rp2,9 triliun, program pencapaian swasembada daging sapi Rp2,6 triliun, serta program pengembangan  dan pengelolaan perikanan tangkap Rp1,3 triliun.

Pemerintah sebelumnya me­nar­get­kan surplus beras 10 juta ton di 2014. Sebanyak 7 gu­bernur siap mewujudkan hal tersebut namun dengan beberapa per­syara­tan.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin me­nga­takan, ketujuh gubernur siap membantu surplus 10 juta ton beras terwujud, asalkan dalam proses mewu­judkan keta­hanan pangan, kebi­jakan-kebi­jakan yang dikeluarkan oleh pemerin­tah pusat disem­pur­nakan atau diperbaiki.

“Kami berdialog khusus dengan Gu­bernur Jawa Barat, di sela-sela istirahat makan siang, berkaitan dengan persoalan lahan pertanian, yang selama ini telah dipayungi oleh undang-undang No.41 tahun 1999, belum berja­lan sama sekali. Undang-undang belum efektif berjalan. Untuk saat ini, kondisi pemerintahan kita perlu penguatan aturan yang detil dan menyeluruh untuk mengikat regulasi di daerah,” tutur Ma’mur dalam ke­terangannya, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]