Wah, Target Swasembada Beras Diprediksi Meleset

Para kepala daerah mulai me­ngeluhkan minimnya daya serap beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat rapat kerja dengan dengan Komisi Pertanian DPR soal persiapan swasembada beras di Gedung DPR, kemarin.

Bibit mengatakan, Propinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah siap untuk mendukung rencana pemerintah mencapai target swasembada beras. “Jateng sudah siap dan sudah, sekarang tinggal Bulog mau beli apa tidak,” cetus bekas Pangdam Jaya ini.  Menu­rut dia, saat ini Jateng sedang me­masuki masa panen besar dan Bulog harus bisa membelinya supaya petani sejahtera. Namun, dia meminta agar Harga Pokok Pembeliannya (HPP) sesuai harga pasar.

Sementara Saifullah Yusuf me­ngatakan, untuk mencapai target swasembada beras pada 2014, pemerintah harus memberikan du­kungan kepada petani agar lebih produktif dalam mempro­duksi beras. Ironisnya, kata dia, banyak orang yang tidak mau menjadi petani. Apalagi, saat ini pendapatan petani dari menanam padi hanya 23 persen, sisanya dari kegiatan di luar pertanian.

“Ini yang menjadi persoalan. Karena itu harus fokus bagai­mana meningkatkan kese­jahte­raan petani salah satunya dengan me­ningkatkan HPP beras,” katanya.

Namun, menurut Saifullah, yang terjadi saat ini HPP Bulog sangat rendah dari harga beras dipasaran. Karena itu, untuk merangsang petani pemerintah harus segera menaikan HPP beras. Dia menambahkan, pihak­nya juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Agar ti­dak melakukam impor beras lagi, karena akan berdampak bagi petani juga. Kendala lain yakni, soal pengurangan lahan pertanian subur. Di Jawa Timur setiap tahun pengurangan lahan pertanian subur mencapai 3800 hektar (ha).

Hal lebih tegas dikemukakan Ahmad Heriawan. Dia menga­takan, ketahanan pangan tidak pernah tercapai jika ketahanan per­tanian dan kesejahteraan petaninya tidak ditingkatkan. Ia menilai, saat ini pemerintah hanya fokus pada mencapai target swasembada beras 10 juta ton. Namun target tersebut tidak dibarengi peningkatan kesejah­teraan petani. “Karena itu subsidi harus diperbesar dan dialihkan ke pertanian. Selain itu, harus dibuat juga bank khusus pertanian dengan suku bunga yang rendah,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga menga­takan, banyak beras produksi per­tanian yang tidak diserap oleh Bulog, karena harganya di atas HPP. Ia menjelaskan, harga beras 2011 dipasaran mencapai angka Rp 7000-8500 sedangkan HPP Rp 5060 rupiah per kg. “Ke de­pan, harga HPP harus diubah sesuai dengan harga pasar,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bulog Sutarto Alimoeso me­ngata­kan, untuk kenaikan HPP masih diproses di Kantor Menko Perekonomian. Sutarto menga­takan, pihaknya siap untuk menyerap beras hasil petani meskipun Instruksi Presiden (Inpres) soal HPP belum keluar. Untuk tahun ini, pihaknya ditargetkan untuk penyaluran raskin 3,4 juta ton dan operasi pasar 133 ribu ton dan target cadangan beras sebesar 2 juta ton.

Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo meminta, Bulog untuk bisa lebih maksimal dalam menyerap gabah petani. Ia juga berharap, agar semua daerah yang ditargetkan menjadi sentra prosuksi beras seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Suma­tera Selatan, Sumatera Utara dan Lampung bisa memenu­hi target swasembada beras 2014.

Kementerian Pertanian bersa­ma dengan Kementerian Perda­ga­ngan dan Perum Bulog telah mengusulkan kenaikan HPP untuk gabah dan beras pada tahun ini sebesar 27-28 persen dari harga yang berlaku saat ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan keputusan kenaikan HPP seharusnya ditetapkan sebelum musim panen raya. Panen raya padi diperkirakan akan dimulai pada akhir Februari-Arpil 2012. Harga pembelian pemerin­tah merupakah harga dasar (floor price) untuk gabah dan beras petani, untuk menjaga agar harga jual bahan pokok itu tidak sampai berada di bawah HPP. Pada saat ditemukan harga gabah dan beras petani berada di bawah HPP, maka Perum Bulog harus membeli dengan harga patokan tersebut, sehingga diharapkan petani tidak menderita kerugian. [Harian Rakyat Merdeka]