Pasalnya, dana perimbangan khususnya dana alokasi umum malah semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya.
Hal itu dikatakan Ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/4).
"Sejatinya dana alokasi umum yang formulanya telah baku, agar mampu mempersempit kesenjangan horizontal, pada prakteknya terjadi banyak kompromi dan tawar menawar," kata penulis buku Akrobat Pembangunan ini.
Kompromi itu, imbuh Dahnil dilakukan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan anggota DPR RI. Modusnya memperbesar dana alokasi umum daerah tertentu, sehingga besarannya diluar kewajaran.
"Oleh sebab itu perlu kiranya memperbaiki mekanisme dana perimbangan, agar efektif mempersempit kesenjangan fiskal antar daerah, pemerintah pusat dan daerah yang lain," imbuhnya.
[arp]
BERITA TERKAIT: