Berita

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Parlemen

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 21:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menilai usulan penambahan  wakil presiden (Wapres) lebih dari satu untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto tidak membutuhkan perubahan besar dalam konstitusi.

Menurutnya, pemerintah dan DPR cukup mengamandemen satu pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil presiden.

"Harus mengamandemen satu pasal aja kok. Karena hari ini kan pasalnya presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya adalah didampingi satu wakil presiden. Hanya pasal itu aja yang diubah," kata Sultan di JICC, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu, 21 November 2026.


Sultan mengatakan, perubahan konstitusi tersebut diperlukan agar sistem kepemimpinan nasional dapat mengakomodasi kondisi Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah luas dan etnis yang beragam. 

Menurutnya, konstitusi juga harus terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. 

"Saya termasuk orang yang sangat optimis, karena apa? Karena konstitusi dan demokrasi itu harus menyesuaikan bentuk dengan kondisi kekinian," tuturnya.

Ia mencontohkan konstitusi Amerika Serikat (AS) yang telah mengalami amandemen berkali-kali. Sementara, UUD 1945 Indonesia sejauh ini disebut baru mengalami empat kali perubahan.

"Amandemen konstitusi bukan sesuatu yang tabu untuk sesuatu yang memang baik untuk bangsa. Karena beda loh. Dia negara-negara kecil boleh, tapi negara sebesar kita ini harus kita pikirkan itu 50-100 tahun lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga membayangkan pembagian jabatan Wapres berdasarkan kawasan, mulai dari Sumatera, Jawa dan wilayah Tengah, Kalimantan, hingga Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Wakil presiden Sumatera, wakil presiden Tengah atau Jawa, wakil presiden Kalimantan, wakil presiden Papua, NTT dan lain-lain. Itu pasti buat saya sesuatu deh. Sehingga ke depan tidak akan banyak lagi situasi hari ini," ujarnya.

Ia bahkan mengatakan keberadaan beberapa Wapres dapat menjadi alternatif pembagian tugas apabila salah satu di antaranya menghadapi persoalan.

"Sehingga ke depan negara sebesar ini bisa kita kontrol. Jadi mumpung ada isu Wapres maksud saya, kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Ya kan? Ya kalaupun ada Wapres yang bermasalah ya masih ada Wapres kedua, ketiga dan keempat bahkan," tuturnya.

Sultan mengungkapkan, gagasan tersebut bukan ide yang baru muncul belakangan ini. Ia mengaku telah memiliki kajian dan menyampaikan gagasan itu sejak lama dan telah menuangkannya dalam sebuah buku.

"Mumpung ada isu wakil presiden sekarang, ya sudah kita gelontorkan aja. Saya punya kajiannya dan itu sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Lima, enam tahun yang lalu bahkan bukunya sudah saya buat," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya