Berita

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha pemanfaatan hutan terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau (Foto: Dok Satgas PKH)

Hukum

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut izin usaha pemanfaatan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. 

PT RAPP sendiri merupakan bagian dari grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) yang didirikan oleh konglomerat Sukanto Tanoto.

Menanggapi keputusan tersebut, manajemen PT RAPP menyatakan menghormati langkah serta proses yang tengah dijalankan pemerintah.


"Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini, kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerimanya," demikian pernyataan resmi Corporate Communications APRIL Group yang diterima redaksi pada Sabtu, 21 November 2026.

Di tengah berjalannya proses tersebut, PT RAPP menegaskan akan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kegiatan operasional perusahaan.

"PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Di luar kegiatan operasional kami sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia," lanjut keterangan resmi tersebut.

Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, serta mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan operasional.

Selain menyerap tenaga kerja, PT RAPP menekankan bahwa kehadirannya telah menjadi bagian dari pembangunan di Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan mencontohkan perkembangan Pangkalan Kerinci yang bertransformasi dari komunitas beranggotakan sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan populasi sekitar 250.000 penduduk saat ini.

"Diperkirakan sekitar 20 persen dari jumlah penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami. Pada periode 2016 hingga 2025, PT RAPP juga berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan pun telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten," tutup pernyataan tersebut.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya