Berita

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: istimewa)

Hukum

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 14:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo (LS) atas kasus penyadapan ilegal ke Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. 

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan majelis sidang etik tidak boleh dibentuk secara sembarangan, terlebih terduga pelanggar masih berstatus anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.

Sosok yang akrab disapa Gus Jazil itu mengatakan, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, ketua majelis harus memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.


“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Wakil Ketua Umum PKB itu mengingatkan, saat ini jumlah jenderal bintang empat aktif sangat terbatas. Karena itu, penentuan ketua majelis KKEP harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus independensi agar proses persidangan berjalan kredibel. 

Menurutnya, pilihan yang tersedia adalah Kapolri sendiri memimpin sidang atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.

“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” tegasnya.

Gus Jazil juga mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan jalan pintas untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri.

“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” katanya.

Maka dari itu Gus Jazil menyampaikan tiga tuntutan konkret agar penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal berjalan transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan etik.
Pertama, proses pidana harus tetap berjalan. 

Menurutnya, sidang etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda yang harus dilaksanakan secara paralel. Pemeriksaan etik tidak boleh menghalangi pengungkapan tindak pidana maupun pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.

“Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kedua, negara harus melindungi pelapor. Gus Jazil mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026. Menurutnya, pengungkapan kasus ini tidak boleh berujung pada intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, ataupun kriminalisasi terhadap pelapor.

Ketiga, pemerintah harus membenahi sistem penyadapan secara menyeluruh. Gus Jazil mendorong percepatan pembentukan undang-undang penyadapan yang terpadu, termasuk pengaturan mekanisme perizinan melalui penetapan pengadilan serta pengawasan independen terhadap sistem teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya