Berita

Ilustrasi

Energi

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 11:17 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Biaya distribusi gas bumi yang tinggi menjadi beban bagi industri nasional, bahkan biaya penyalurannya kerap lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri. 

Kondisi ini berisiko menghambat produksi dan menekan daya saing industri di tengah kebutuhan pasokan energi dengan harga kompetitif.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar, tetapi pemanfaatannya untuk industri masih menghadapi persoalan distribusi.


"Indonesia menurut OPEC, kita punya cadangan gas terbesar peringkat 23 di dunia, kalau menurut OPEC. Kalau menurut Worldometer kita peringkat 14 atau 15 terbesar di dunia," ungkap Ahmad di Jakarta, dikutip Sabtu, 21 November 2026. 

Menurutnya, gas bumi merupakan komponen penting bagi industri, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Besarnya cadangan gas nasional semestinya dapat dimanfaatkan untuk menopang keberlangsungan sektor industri dan kebutuhan energi lainnya.

"Artinya gas alam kita lumayan banyak gitu ya, lumayan banyak, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sektor industri salah satunya, kemudian energi ya, pembangkit energi, kemudian juga untuk rumah tangga dan seterusnya," sambung dia.

Namun, tingginya biaya distribusi masih menjadi kendala. Sebaran sumur gas di berbagai daerah dan belum meratanya infrastruktur membuat penyaluran gas tidak selalu berjalan efisien.

Gangguan distribusi tersebut berisiko menghambat kegiatan produksi, menurunkan utilisasi, hingga melemahkan daya saing industri. Karena itu, kepastian harga dan pasokan gas dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru sektor migas.

Ahmad mendorong agar kepastian alokasi gas bagi industri diatur dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang tengah disiapkan pemerintah dan DPR.

"Katakanlah tadi kepastian dalam hal harga, kemudian pasokan, kontinuitas, kualitas ya. Ini yang apa yang perlu, salah satunya perlu didorong adalah ke depan ya RUU Migas seperti itu," ucap Ahmad.

RUU Migas disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah berlaku lebih dari dua dekade dan dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan industri migas nasional. Sejumlah ketentuannya juga telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga diperlukan penataan ulang tata kelola migas di sektor hulu maupun hilir.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya