Gedung Danantara. (Foto: Istimewa)
Polemik dugaan rangkap jabatan antara posisi Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dengan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyeret nama Grace Natalie kembali menjadi perhatian publik.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi, independensi komisaris BUMN, serta sikap Danantara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski menegaskan bahwa jabatan komisaris BUMN bukan sekadar posisi strategis atau fasilitas struktural, melainkan amanah profesional yang menuntut integritas, independensi, objektivitas, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Joko, persoalan ini menjadi serius setelah munculnya pemberitaan yang menyebut Grace Natalie masuk dalam struktur kepengurusan PSI periode 2025-2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina, sementara profil resmi MIND ID masih mencantumkan dirinya sebagai Komisaris Independen.
KAMAKSI menilai kondisi tersebut harus segera mendapatkan klarifikasi secara terbuka, terutama menyangkut status administratif dan faktual Grace Natalie dalam struktur kepengurusan partai politik.
KAMAKSI mengingatkan bahwa Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 23 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon maupun anggota legislatif, termasuk calon kepala daerah dan kepala daerah.
Ketentuan tersebut merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalisme, netralitas, serta mencegah benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN mengatur larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris melalui Pasal 27B dengan merujuk pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Karena itu, KAMAKSI meminta Danantara dan pihak berwenang melakukan kajian hukum secara menyeluruh terhadap keberlakuan dan penerapan ketentuan tersebut, termasuk memastikan tidak terjadi pertentangan maupun pengabaian terhadap regulasi yang masih berlaku.
Lebih jauh, Joko menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aspek administratif, melainkan juga menyentuh dimensi etika jabatan publik.
Menurutnya, seorang komisaris independen harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan politik praktis.
"Jangan sampai jabatan komisaris independen BUMN hanya menjadi simbol profesionalisme, sementara persoalan independensi dan afiliasi politik justru tidak mendapatkan kejelasan. Jabatan publik menuntut integritas dan konsistensi, bukan sekadar kepatuhan yang bersifat formalitas," kata Joko dalam keterangannya, Sabtu 14 November 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap perusahaan negara harus dijaga melalui standar etika yang tinggi. Seseorang yang menerima amanah sebagai pejabat perusahaan negara harus bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
KAMAKSI mempertanyakan apakah Danantara telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status kepengurusan partai politik para pejabat yang menduduki posisi strategis di lingkungan BUMN.
Joko menilai, jangan sampai muncul kesan adanya standar ganda dalam penerapan aturan. Setiap pejabat BUMN harus diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang, kedekatan politik, maupun posisi strategis yang dimilikinya.
"Kami meminta Danantara jangan bersikap pasif. Jangan sampai aturan hanya terlihat tegas terhadap pihak tertentu, tetapi menjadi longgar ketika menyangkut figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau lingkaran politik. Tata kelola BUMN harus berdiri di atas hukum, bukan kompromi kepentingan," kata Joko.
Atas dasar itu, KAMAKSI menyampaikan beberapa tuntutan yaitu, meminta Grace Natalie memberikan klarifikasi terbuka mengenai status keanggotaannya dan kedudukannya dalam struktur kepengurusan PSI periode 2025-2030, disertai dokumen administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian, mendesak Danantara melakukan evaluasi dan pemeriksaan administratif serta hukum terhadap kesesuaian jabatan Komisaris Independen MIND ID dengan ketentuan larangan pengurus partai politik merangkap jabatan komisaris BUMN.
Terakhir, meminta tindakan tegas sesuai ketentuan hukum dan tata kelola perusahaan apabila terbukti terdapat pelanggaran, termasuk meminta yang bersangkutan menentukan pilihan secara bertanggung jawab antara jabatan komisaris BUMN dan kepengurusan partai politik.
"BUMN bukan milik kelompok politik tertentu. BUMN adalah aset strategis negara yang pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai independensi komisaris dikorbankan oleh kepentingan politik. Jika aturan melarang, harus ditegakkan. Tidak boleh ada pengecualian karena jabatan, kedekatan, ataupun pengaruh politik," tutup Joko.
