Berita

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Finansial

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 10:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Ia merinci kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE yang mencapai Rp46,36 triliun.


Selain PPN PMSE, penerimaan pajak ekonomi digital juga ditopang Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.

Bimo menjelaskan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. 

"Untuk merespons perkembangan tersebut, DJP terus  menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,"kata Bimo dalam keterangan resmi Sabtu, 21 November 2026.

Dari sektor PMSE, DJP sendiri telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp46,36 triliun.

Adapun penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Sementara penerimaan pajak dari sektor fintech berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.

Selanjutnya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.

Bimo menegaskan, penguatan ekosistem perpajakan digital diperlukan agar sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi   secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem  perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya