Berita

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Parlemen

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 20:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memiliki lebih dari satu wakil presiden (Wapres). 

Gagasan tersebut disampaikan di tengah kekosongan kursi Wapres setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Sultan mengatakan, Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman wilayah, etnis, dan sosial politik membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan daerah.


Menurutnya, keberadaan lebih dari satu Wapres dapat membantu meringankan tugas presiden sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kerja-kerja eksekutif.

"Sudah selayaknya ke depan kita pikirkan agar memang untuk memudahkan kerja-kerja seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau presiden, kalau bisa Wapresnya lebih dari satu. Saya punya ide seperti itu," kata Sultan di JICC, Senayan, Jakarta dikutip Sabtu, 21 November 2026.

Ia menjelaskan, DPD RI telah menerapkan model kepemimpinan berbasis kewilayahan yang mencakup kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Model tersebut, menurut Sultan, dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membangun sistem kepemimpinan nasional yang lebih representatif dan memenuhi aspek keadilan politik.

"Di DPD sudah kami buat modeling-nya. Di DPD itu kepemimpinan itu kepemimpinan kewilayahan basisnya. Ada Barat, Tengah dan Timur. Nah, ke depan kenapa nggak kita sebagai anak bangsa berpikir agar keadilan secara politik itu terpenuhi," ujarnya.

Selain memperluas representasi politik, Sultan menilai penambahan jumlah Wapres juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam memastikan pengawasan terhadap jalannya eksekutif.

Ia bahkan berpendapat, keberadaan beberapa Wapres dapat menjadi alternatif pembagian tugas apabila salah satu di antaranya menghadapi persoalan.

"Sehingga ke depan negara sebesar ini bisa kita kontrol. Jadi mumpung ada isu Wapres maksud saya, kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Ya kan? Ya kalaupun ada Wapres yang bermasalah, masih ada Wapres kedua, ketiga dan keempat bahkan," tuturnya.

Sultan menegaskan, gagasan tersebut merupakan konsep yang perlu dikaji bersama. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem kepemimpinan yang tidak hanya menjamin keadilan sosial politik, tetapi juga memastikan pengawasan terhadap pemerintahan berjalan lebih efektif.

"Ini kajian yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya