Berita

Anggota DPR Verrell Bramasta (kanan) menyapa Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid. (Foto: Istimewa)

Parlemen

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 19:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sepanjang 2026, Anggota DPR Verrell Bramasta, konsisten membawa isu ruang digital dalam Raker Komisi I DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid. 

Dalam rapat yang turut dihadiri Komisioner KPI Pusat, KIP Pusat, dan Dewan Pers, Verrell mengapresiasi langkah Kemkomdigi, termasuk terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Namun ia mempertanyakan porsi pagu anggaran Komdigi 2027 sekitar Rp11,5 triliun yang benar-benar dialokasikan untuk deteksi deepfake dan disinformasi, literasi digital, perlindungan anak, serta teknologi early detection hoaks.


"Jangan sampai Komdigi ini hanya kuat di penindakan tapi lemah di pencegahan," kata Verrell dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 November 2026.

Legislator PAN dari Dapil Jabar VII itu juga menyoroti maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang terstruktur, sistematis, dan masif. 

Menurutnya, kondisi ini mengikis kemampuan masyarakat membedakan informasi benar dan tidak, terlebih algoritma rekomendasi menentukan apa yang dilihat pengguna.

Berbekal pengalamannya sebagai pelaku media sosial, ia mengajukan enam langkah agar algoritma tidak menjadi kotak hitam. Yakni rekomendasi konten beragam dan berimbang, fitur memahami, mengatur, dan mereset algoritma, penjelasan sederhana alasan konten ditampilkan, audit berkala dampak algoritma, pilihan feed non-algoritmik atau kronologis, serta perlindungan lebih kuat bagi anak dan remaja dari konten propaganda.

Dalam rapat lain, Verrell menekankan PP TUNAS tidak boleh berhenti pada regulasi dan sosialisasi. Ia menyoroti anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Komunikasi Publik dan Media, serta Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital sebagai unit pelaksana program prioritas nasional.

Ia memaparkan penelitian sampling terhadap 120 siswa SMP di Bekasi yang menunjukkan 80 persen mengalami cyberbullying, di tengah hampir 2.000 konten hoaks yang dicatat Kemkomdigi sepanjang 2025. Ia mendorong literasi digital menjangkau orang tua hingga wilayah 3T.

"Sebaik apa pun regulasi dan platformnya, kalau orang tua tidak punya kemampuan digital yang cukup, perlindungan anak tetap punya celah," tegasnya.

"Jutaan anak kini telah terlindungi lewat regulasi PP TUNAS, tetapi perjuangan ini belum selesai. Ruang digital yang aman bagi anak hanya bisa terwujud jika negara, sekolah, dan keluarga berjalan beriringan menjaganya," pungkas Verrell.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya