Berita

Ilustrasi. (AI)

Politik

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 19:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam pilihan sulit dalam menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pilihan paling aman bagi stabilitas pemerintahan adalah sosok Wapres non-partai yakni teknokrat-profesional yang netral dan bisa diterima semua partai koalisi.

"Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih Cawapres dari Gerindra, walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya Presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," kata Bakir Ihsan, Sabtu 21 November 2026.


Bakir Ihsan menilai, Wapres pengganti Gibran yang berasal dari kalangan partai politik berpotensi besar memicu kecemburuan dan keretakan di antara partai koalisi. Risiko itu juga membuka potensi munculnya matahari kembar dan instabilitas pemerintahan.

"Potensi ini akan muncul terlebih bila calonnya dari partai 'kecil', kecuali atas kesepakatan partai koalisi," kata Bakir Ihsan.

Artinya, jika satu partai merasa diuntungkan, partai lain yang merasa dikalahkan bisa menarik diri dari dukungan, bahkan mengganggu jalannya pemerintahan.

Sosok paling aman menurut Bakir Ihsan adalah dari kalangan teknokrat-profesional yang punya kemampuan komunikasi lintas kepentingan, khususnya di bidang ekonomi.

Kemampuan itu penting sebagai salah satu penguat bagi kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja.

Wapres teknokrat dinilai tidak akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan partai, tapi fokus bekerja membantu Presiden.

Kehadiran teknokrat-profesional, lanjut Bakir Ihsan, akan menutup ruang kecemburuan politik, potensi matahari kembar, sekaligus menjaga stabilitas politik.

"Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan," kata Bakir Ihsan.

Selain teknokrat-profesional, suara daerah yang direpresentasi dari kalangan pimpinan DPD RI bisa masuk pilihan aman. Ketua DPD RI dan wakilnya masuk non partai tapi paham betuk aspirasi daerah dan tidak ada peluang menyaingi Prabowo 2029.

Dalam menentukan dua nama calon Wakil Presiden, kata Bakir, setidaknya sejumlah kepentingan politik yang perlu diperhitungkan Prabowo.

Pertama, loyalitas dan kepercayaan politik. Presiden membutuhkan mitra yang dapat menjaga kesinambungan agenda pemerintahan dan memiliki hubungan kerja yang kuat dengan dirinya.

Kedua, kompetensi dan kapasitas pemerintahan. Wakil Presiden harus memiliki kemampuan mengelola persoalan nasional, berkoordinasi lintas kementerian, serta menjalankan tugas yang diberikan Presiden.

Ketiga, keseimbangan politik dan geopolitik nasional. Figur yang dipilih diharapkan mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus memperluas representasi daerah di tingkat nasional.

"Prabowo bisa mendapatkan tiga kepentingan tersebut jika memilih calon dari unsur pimpinan DPD RI," kata Bakir Ihsan.

Dengan rekam jejak dan kemampuannya, pimpinan DPD RI dapat membantu Presiden mengorkrestasi kepemimpinan pemerintahan Prabowo yang kuat baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah akan terkonsolidasi dengan baik.

Wapres dari unsur Pimpinan DPD RI juga bisa menjembatani program pusat dengan daerah. Apalagi DPD RI selama ini mendukung penuh suksesnya program pemerintah. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo dalam menentukan Wapres pengganti Gibran.

Pertimbangan itu penting agar pergantian Wapres tidak justru menimbulkan gejolak baru, tapi justru memperkuat pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Wapres pengganti harus bisa memastikan jalannya pemerintahan, bukan menambah beban politik Presiden," pungkas Bakir Ihsan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya