Berita

Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin. (Foto: Istimewa)

Parlemen

Perkuat PBI BPJS Kesehatan, PKB: Warga Miskin Jangan Ditolak Berobat

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 18:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah memperkuat program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan agar masyarakat miskin tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk mereka yang kepesertaannya tidak aktif akibat ketidakmampuan membayar iuran.

Anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, berpandangan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif bisa menjadi indikasi peserta mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan warga yang tidak mampu tetap mendapatkan jaminan kesehatan melalui skema PBI.

"Kalau ada peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan, artinya mereka tidak sanggup bayar. Pemerintah harus perhatikan itu, perkuat lagi PBI," kata Zainul dalam keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.


Legislator PKB ini menegaskan, seluruh warga negara Indonesia harus dipastikan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan akses pelayanan yang memadai. 

Menurutnya, persoalan administrasi kepesertaan maupun tunggakan iuran jangan sampai menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan medis.

Zainul juga meminta fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, tidak menolak warga yang membutuhkan pengobatan hanya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan belum aktif atau masih memiliki tunggakan.

"Kalau ada warga yang berobat ke Rumah Sakit harusnya tidak boleh ditolak karena belum terdaftar sebagai peserta aktif atau pun masih ada tunggakan. Negara jangan abu-abu, kalau mereka tidak mampu bayar ya dibantu!" tegasnya.

Ia menambahkan, PKB terus mendorong agar hak kesehatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah, termasuk memastikan anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

"Kenapa PKB bersuara agak kencang? karena layanan kesehatan itu hak dasar bagi setiap warga negara. Masak sama rakyat (anggarannya) nyicil, tapi sama konglomerat langsung lunas 'kan gak bener," tandasnya.

Sementara itu, sejarawan Nahdlatul Ulama (NU), KH Mun'im DZ, mengulas gagasan Sosialisme Islam yang dicetuskan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi yang dinilai tidak sejalan dengan tuntunan agama.

Mun'im menyebut Sosialisme Islam sebagai jalan ketiga yang berbeda dari kapitalisme maupun komunisme. Ia menilai gagasan tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun praktik ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Saya menyebutnya sosialisme islam itu jalan ketiga. Bukan kapitalis, bukan komunis. Kenapa? Karena kita sudah yakin bisa dijalankan. Gus Muhaimin yakin dan berani makanya sosialisme islam ini mulai jalan," kata Kiai Mun'im.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya