Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). (Foto: Istimewa)
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti lemahnya perlindungan ekosistem di Indonesia.
Ancaman terhadap Badak Jawa, polemik alat berat di Gunung Sibayak, dan rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota UI dinilai menunjukkan negara abai terhadap krisis ekologi.
Di Ujung Kulon, kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar baik. Namun konsentrasi seluruh populasi liar di satu kawasan tetap berisiko.
Wacana pemindahan habitat baru pun harus berbasis kajian ilmiah ketat, berkaca pada kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025.
Persoalan serupa terlihat di Sibayak dan Hutan Kota UI. Aktivitas ekskavator dan motor trail di Sibayak memunculkan pertanyaan soal pengawasan kawasan, meski pengelola menyebut pekerjaan itu untuk akses dan jalur evakuasi.
Sementara polemik Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI telah diklarifikasi. Kemensos tidak akan dibangun di dalam kawasan hutan kota.
"Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik," ujar Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.
KAMMI juga menyoroti target Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan serapan karbon bersih 140 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030. Namun deforestasi netto justru naik dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024.
"FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Jangan hanya melaporkan target. Tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia," tegas Ricki.
Atas kondisi itu, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi menyeluruh kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan kementerian terkait.
Evaluasi harus mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah karhutla, hingga memastikan target FOLU Net Sink berjalan terukur.
KAMMI menuntut Presiden berani mengganti Menteri Kehutanan jika terbukti tidak mampu menjalankan mandat perlindungan hutan.
"Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target," pungkasnya.