Berita

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). (Foto: Istimewa)

Politik

Menteri Kehutanan Harus Paham Hutan, Bukan Hanya Administrasi

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 17:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti lemahnya perlindungan ekosistem di Indonesia. 

Ancaman terhadap Badak Jawa, polemik alat berat di Gunung Sibayak, dan rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota UI dinilai menunjukkan negara abai terhadap krisis ekologi.

Di Ujung Kulon, kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar baik. Namun konsentrasi seluruh populasi liar di satu kawasan tetap berisiko. 


Wacana pemindahan habitat baru pun harus berbasis kajian ilmiah ketat, berkaca pada kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025.

Persoalan serupa terlihat di Sibayak dan Hutan Kota UI. Aktivitas ekskavator dan motor trail di Sibayak memunculkan pertanyaan soal pengawasan kawasan, meski pengelola menyebut pekerjaan itu untuk akses dan jalur evakuasi. 

Sementara polemik Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI telah diklarifikasi. Kemensos tidak akan dibangun di dalam kawasan hutan kota.

"Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik," ujar Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.

KAMMI juga menyoroti target Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan serapan karbon bersih 140 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030. Namun deforestasi netto justru naik dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024.

"FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Jangan hanya melaporkan target. Tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia," tegas Ricki.

Atas kondisi itu, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi menyeluruh kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan kementerian terkait. 

Evaluasi harus mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah karhutla, hingga memastikan target FOLU Net Sink berjalan terukur.

KAMMI menuntut Presiden berani mengganti Menteri Kehutanan jika terbukti tidak mampu menjalankan mandat perlindungan hutan.

"Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya