Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. (Foto: RMOL)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah pemerintah pusat mengambil Dana Desa untuk membiayai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Yandri menegaskan, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik koperasi justru akan menghasilkan aset yang sepenuhnya menjadi milik desa.
Hal itu disampaikan Yandri merespons gugatan Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Itu kan pendapat penggugat kan, tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," ujar Yandri di JICC Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Yandri mengaku belum diminta memberikan keterangan terkait gugatan tersebut. Meski demikian, ia mengklaim telah bertemu dengan 10 asosiasi desa dan sejumlah kepala desa untuk membahas keberadaan KDMP.
Ia juga menegaskan tidak ada pengambilalihan Dana Desa oleh pemerintah pusat. Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik KDMP nantinya menjadi aset desa secara utuh.
"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," imbuh Yandri.
Lebih lanjut, Yandri menyebut KDMP justru dibentuk untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Namun, ia menghormati langkah hukum para pemohon, meski menilai keberatan tersebut kemungkinan muncul karena belum memahami tujuan pembentukan koperasi desa.
"Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi gitu. Mungkin yang menyampaikan itu belum paham filosofinya mungkin, tapi kita hormati. Tapi insyaallah kepala desa-kepala desa yang lain insyaallah mendukung," tegasnya.
Sebelumnya, gugatan terhadap kebijakan KDMP diajukan Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.
Para pemohon mempersoalkan sejumlah ketentuan yang dianggap berpotensi membatasi kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan, membebani keuangan desa, hingga disebut mengabaikan prinsip kemandirian koperasi.
"Biaya dan risiko keuangan penugasan tidak boleh dialihkan kepada Desa melalui pengurangan atau pengalihan Dana Desa, pembebanan pendapatan Desa lainnya, maupun penjaminan dengan keuangan atau aset Desa," ungkap pemohon dikutip dari laman resmi MK.