Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: RMOL)
Penolakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen, direspons Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap.
Ari menilai bahwa kritik dalam negara yang menganut sistem demokrasi memang wajar dan diperlukan. Hanya saja, ia mengaku tak habis pikir jika Said Iqbal menolak kenaikan upah pekerja.
“Kritik tentu diperlukan, tetapi penting juga untuk melihat sisi positif dari kebijakan yang telah diambil,” tegas Ari dalam keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.
Menurutnya Ari, penilaian terhadap kebijakan pengupahan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Setiap pihak tentu memiliki pandangan masing-masing terhadap besaran kenaikan UMP. Tapi, langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ari mengegaskan agar perdebatan mengenai besaran UMP sebaiknya tidak mengesampingkan substansi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kenaikan upah tersebut merupakan salah satu instrumen untuk memperbaiki kondisi ekonomi pekerja, meskipun pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan.
“Pemerintah perlu memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat, 20 November 2026.
Kendati begitu, penetapan tersebut menuai penolakan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Penolakan tersebut didasarkan pada lima alasan.
Pertama, kenaikan UMP dinilai belum cukup untuk meningkatkan daya beli buruh. Kedua, nominal UMP Jakarta berpotensi lebih rendah dibandingkan Bekasi dan Karawang. Ketiga, tingginya biaya hidup di Ibu Kota dianggap belum sebanding dengan besaran upah yang ditetapkan. Keempat, Iqbal mempersoalkan penggunaan pendekatan jalan tengah dalam penentuan kenaikan upah. Kelima, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi manfaat fasilitas publik, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, terutama dari sisi jangkauan penerima serta kemudahan akses bagi pekerja.