Berita

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: RMOL)

Politik

KSPI Protes UMP Jakarta Naik, Punggawa Matahari: Kebijakan Pramono Harus Dilihat Proporsional!

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen, direspons Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap.

Ari menilai bahwa kritik dalam negara yang menganut sistem demokrasi memang wajar dan diperlukan. Hanya saja, ia mengaku tak habis pikir jika Said Iqbal menolak kenaikan upah pekerja.

“Kritik tentu diperlukan, tetapi penting juga untuk melihat sisi positif dari kebijakan yang telah diambil,” tegas Ari dalam keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.


Menurutnya Ari, penilaian terhadap kebijakan pengupahan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Setiap pihak tentu memiliki pandangan masing-masing terhadap besaran kenaikan UMP. Tapi, langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ari mengegaskan agar perdebatan mengenai besaran UMP sebaiknya tidak mengesampingkan substansi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kenaikan upah tersebut merupakan salah satu instrumen untuk memperbaiki kondisi ekonomi pekerja, meskipun pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan.

“Pemerintah perlu memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat, 20 November 2026.

Kendati begitu, penetapan tersebut menuai penolakan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Penolakan tersebut didasarkan pada lima alasan. 

Pertama, kenaikan UMP dinilai belum cukup untuk meningkatkan daya beli buruh. Kedua, nominal UMP Jakarta berpotensi lebih rendah dibandingkan Bekasi dan Karawang. Ketiga, tingginya biaya hidup di Ibu Kota dianggap belum sebanding dengan besaran upah yang ditetapkan. Keempat, Iqbal mempersoalkan penggunaan pendekatan jalan tengah dalam penentuan kenaikan upah. Kelima, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi manfaat fasilitas publik, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, terutama dari sisi jangkauan penerima serta kemudahan akses bagi pekerja.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya