Berita

Buronan Silfester Matutina bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menghadiri peresmian Restoran Neng Geulis di Bandung. (Foto: Instagram gunromli)

Politik

Prabowo Didesak Pecat Wamen Afriansyah Noor Imbas Video Viral Silfester

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 05:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara (IKA BEMNUS), Eko Saputra, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mencopot Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dari jabatannya.

Desakan tersebut menyusul beredarnya video yang memperlihatkan Afriansyah Noor hadir dan berada satu panggung dengan Silfester Matutina dalam acara peresmian restoran "Neng Geulis" di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Eko, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kehadiran seorang pejabat dalam acara seremonial, melainkan menyangkut etika, integritas, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara di tengah persoalan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik.


Ia menegaskan bahwa Silfester Matutina merupakan terpidana dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

"Seorang Wakil Menteri seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hukum dan menjaga kehormatan institusi negara. Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa pejabat negara justru tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan penegakan hukum. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele," tutur Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026.

Ia menilai Presiden Prabowo harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, jabatan wakil menteri bukan jabatan biasa, melainkan amanah negara yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan keteladanan.

Lanjut dia, pemerintah tidak boleh membiarkan kontroversi yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

"Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap supremasi hukum apabila pejabat negara tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat? Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.

Selain mendesak presiden mencopot wamenaker, Eko juga meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan putusan terhadap Silfester Matutina.

Ia menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kejaksaan Agung jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa melihat siapa orang yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin terkikis," imbuhnya.

IKA Bemnus menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Apabila tidak ada penjelasan dan langkah konkret dalam waktu 7x24 jam, Eko menyatakan organisasinya akan mempertimbangkan aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung.

"Negara ini dibangun di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum, bukan atas dasar kedekatan, kepentingan, ataupun kekuasaan. Kami tidak ingin hukum hanya menjadi slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian,” tegasnya lagi.

“Presiden harus berani mengambil sikap demi menjaga kehormatan pemerintahan dan kepercayaan rakyat," tandas Eko.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya